UKM DI JATIM MENINGKAT DEMGAN CEPAT

BILD SURABAYA – Pada hari Senin 14 Juni 2010 pukul 18.00 WIB Kementrian Koperasi RI adakan Rapat Regional 3 Pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2010 di Hotel Mojopahit Surabaya.
Rapat Regional 3 ini dilaksanakan mulai tanggal 14 Juni 2010 s/d 16 Juni 2010. Jumlah peserta 225 orang dari 9 propinsi yaitu

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, Drs Guritno Kusumo MM menjelaskan, target pembangunan pasar ini akan diselesaikan hingga akhir 2010. Untuk realisasi 27 yang dutargetkan tahun ini, dana bantuan akan diambilkan dari DIPA yang diperkirakan keluar pada akhir Juni.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UMKM) membuat program pembangunan pasar tradisional. Program yang ditujukan bagi kab/kota ini telah dilakukan sejak 2009 dan sudah merealisasikan sebanyak 90 pasar. Tahun ini, Kemenkop dan UKM menargetkan penambahan sebanyak 27 pasar dengan pemberian bantuan dana per pasar sebesar Rp 1 miliar.

Jika dana bisa cair akhir Juni, maka kab/kota yang mengajukan bantuan bisa mulai merealisasikan pembangunan mulai Agustus. Ini dikarenakan penyaluran bantuan hingga realisasi membutuhkan waktu dengan berbagai tahap. Misalnya, usai dana dicairkan, kab/kota yang memenuhi persyaratan akan mempersiapkan kebutuhan pembangunan pada bulan Juli dengan melakukan tender sekitar 40 hari yang bisa dilakukan dengan pengumuman melalui surat kabar. Dengan demikian, terhitung 40 hari setelahnya yakni pada Agustus proyek pembangunan bisa dimulai,ujar Bpk Drs Guritno

Menurut Drs Guritno Kusumo MM,bantuan pembangunan pasar ini telah banyak diajukan oleh berbagai daerah. “Kab/kota yang paling banyak mengajukan berasal dari Jawa barat dan Jatim. Kendati target jumlah anggaran dan total pembangunan pasar yang dibangun masih terbatas, namun kami akan tetap mengupayakan penyaluran untuk lebih merata ke semua daerah,”

Guritno pun mengatakan, besaran anggaran dari APBN bagi Kemenkop dan UKM masih sangat terbatas. Seperti dana pada 2009 sebesar Rp 733 miliar. Dari total itu, 60 persennya digunakan untuk pemberdayaan koperasi dan UKM atau sekitar 400 miliar yang dibagi ke suluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan pada anggaran APBN 2010 sebesar Rp 778 miliar atau meningkat 6,01 persen dari tahun lalu.

“Menurut DPR, anggaran bagi Kemenkop dan UMKM ini masih kurang, tapi untuk memaksimalkannya diberikan alternatif dana yang diambilkan dari anggran pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Nasional yang anggarannya mencapai 20 persen dari APBN,” tuturnya.

Selain program pembangunan pasar tradisional, pihaknya juga menyalurkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Untuk KUR, kami terus melakukan evaluasi tiap dua bulan dan melaporkan secara langsung pada presiden,” ujarnya. Guna memaksimalkan pelaporan, maka diperlukan evaluasi. Dari evaluasi ini, presiden memberikan rapor. Jika rapor merah, maka akan diumumkan pada seluruh kementerian agar segera diperbaiki.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah daerah agar membatu pelaporan ke pusat dengan menjelaskan kondisi terbaru di daerah dengan disertai alasan. Ini perlu dilakukan agar jika terjadi kendala di daerah bisa segera ditindaklajuti oleh Kemenkop dan UKM.

Mengenai tindak lanjut dari program KUR ini, dalam Rapat Regional II juga disediakan sesi khusus untuk membahas lebih lanjut segala kendala di regional II. (Ronny & Tia)