BRI MEMBERIKAN TERBAIK KEPADA NASABAH & AMAN

BILD SURABAYA-Pada Hari Selasa 30 Maret 2010 Wartwan BILD mendatangi salah satu Kantor Cabang BRI di jl Jemur Andayani Surabaya. BRI Cabang Jemur ini menampilkan Produk istimewa yaitu BRITAMA JUNIO. BRI Peduli pada masa depan anak-anak Indonesia maka dari itu BRI meluncurkan produk Tabungan Anak-Anak yaitu

BRITAMA JUNIO,BRITAMA JUNIO adalah Produk Tabungan dari BRI untuk anak-anak Indonesia yang memiliki Fasilitas Khusus (Gratis Kartu ATM dengan Gambar Karakter,Gratis Biaya Administrasi Bulanan,mendapatkan Asuransi,Real Time Online,E-Banking BRI,Program promo menarik lainnya) & Fitur/Gambar menarik yang ada di Buku Tabungan & Kartu ATM. BRI akan selalu membuat trobosan Baru demi Kesejahteraan & Kenyamanan Para Nasabah,Ujar Salah Satu Custemer Servis BRI di Seluruh Indonesia. BRI melayani nasabah dengan sepenuh hati.


Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.
PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

BRI Memiliki Visi yaitu: Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.& Misi yaitu: Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat,Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance,Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BRI MEMILIKI PROGRAM PROMO PRIMA yaitiu :

Tabungan BritAma adalah TabunganUnggulan BRI. Dengan system Real Time On-Line di seluruh Indonesia anda dapat melakukan penyetoran,penarikan tunai Tranfer/Penggiriman Uang Asing maupun Rupiah di Kantor-Kantor Cabang BRI maupun secara Otomatis Antar Rekening di BRI/BANK LAINdan dilengkapi dengan fasilitas Kartu BritAma PrimeCard.serta Setiap nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), berhak atas jaminan asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) dengan nilai pertanggungan sebesar 250 % dari saldo dan maksimal pertanggungan Rp. 100.000.000,-Selain itu asuransi BritAma juga mengcover rawat inap dan cacat tetap. Bagi Nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),diikutkan dalam undian BritAma yang diselenggarakan 2 kali setahun, dengan periode I mulai 1 Januari – 30 Juni 2004 dan Periode II mulai 1 Juli – 31 Desember 2004. Tabungan BritAma memberikan suku Bunga kompetitif & Gratis biaya transfer antar rekening BritAma/Tabungan Lainnya Milik BRI. Syarat memiliki Tabungan BritAma yaitu: Mengisi Aplikasi BritAma dengan melampirkan Copy identitas (KTP/SIM/KIMS/Pasport) & Setoran awal Rp. 200.000,-


Tabungan Simpedes BRI adalah simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus / Kanca / KCP / BRI Unit, yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Fasilitas Tabungan Simpedes BRI: mentransfer dana dari rekening Tabungan Simpedes BRI ke Tabungan BritAma,Tabungan Simpedes BRI,BRI JUNIOR,DLL Dan Sebalikinya. Nasabah Tidak di kena Biaya/gratis;Mendapatkan BRI Card, yaitu kartu ATM (Classic, Gold, dan Platinum) yang dapat dipergunakan untuk transaksi di jaringan ATM maupun berbelanja di merchant.Jaringan ATM Lokal,Jaringan ATM Internasional,Jaringan Debit BRI Card;Phone Banking yaitu layanan transaksi perbankan melalui telepon yang diberikan khusus kepada pemilik Tabungan Simpedes BRI yang memiliki BRI Card (kartu ATM);SMS Banking yaitu layanan transaksi perbankan melalui sms ke 3300 khusus bagi pemilik Tabungan Simpedes BRI yang memiliki BRI Card (kartu ATM);Internet Banking;Undian dan Hadiah: Pemilik Tabungan Simpedes BRI yang memenuhi syarat akan diikutsertakan dalam undian Simpedes yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun, masing-masing 2 kali di tingkat Kantor Cabang dan 2 kali di tingkat Kantor Wilayah,Undian di tingkat Kantor Cabang: Diselenggarakan 2 kali dalam setahun.
Penabung yang diikutkan dalam undian adalah penabung yang saldo terendahnya mencapai Rp.100.000,-,Pemberian nomor undian dihitung berdasarkan kelipatan Rp.100.000,- dari saldo terendah dalam satu bulan takwim.& Hadiah diberikan dalam bentuk barang.serta Nasabah Tidak Dikenai Pajak Undian/Pajak undian ditanggung BRI.
Undian di tingkat Kantor Wilayah (regional) : Diselenggarakan 2 kali dalam setahun.
Penabung yang diikutkan dalam undian adalah penabung yang saldo terendahnya mencapai Rp.1.000.000,-,Pemberian nomor undian dihitung berdasarkan kelipatan Rp.1.000.000,- dari saldo terendah dalam satu bulan takwim. Hadiah diberikan dalam bentuk uang.. Dan memberikan suku Bunga kompetitif. Syarat memiliki Tabungan Simpedes BRI yaitu: Mengisi Aplikasi BritAma dengan melampirkan Copy identitas (KTP/SIM/KIMS/Pasport) & Setoran awal Rp. 100.000,- & Tabungan ini bisa di gunakan untuk semua Profesi (Nasabah perorangan (Individual),Nasabah non perorangan yang meliputi Perusahaan (Badan Hukum / Non Badan Hukum), Koperasi, Yayasan, Badan / Lembaga Pemerintah, Badan Usaha lainnya kecuali Bank) & Kartu Kredit BRI


BRI juga memiliki Program Keridit dengan Suku Bunga Murah Yaitu: KKB BRI (Kredit Kendaraan Bermotor), KPR BRI (Kredit Pemilikan Rumah)

TABEL ANGSURAN PINJAMAN
Jumlah
Pinjaman Jangka Waktu Kredit IPTW/Bonus
12 Bln 18 Bln 24 Bln 36 Bln Per 6 Bln *
1,000,000 103,400 75,600 61,700 47,800 30,000
3,000,000 310,000 226,700 185,000 143,300 90,000
5,000,000 516,700 377,800 308,300 238,900 150,000
8,000,000 826,700 604,400 493,300 382,200 240,000
10,000,000 1,033,300 755,600 616,700 477,800 300,000
15,000,000 1,550,000 1,133,300 925,000 716,700 450,000
20,000,000 2,066,700 1,511,100 1,233,300 955,600 600,000
25,000,000 2,583,300 1,888,900 1,541,700 1,194,400 750,000
30,000,000 3,000,000 2,166,700 1,750,000 1,333,300 750,000
40,000,000 4,000,000 2,888,900 2,333,300 1,777,800 1,000,100
50,000,000 4,966,700 3,577,800 2,883,800 2,188,900 1,200,000

PINJAMAN Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta
Jumlah
Pinjaman Jangka Waktu Kredit
12 Bln 18 Bln 24 Bln 36 Bln 48 Bln
60,000,000 5,660,000 3,993,400 3,160,000 2,326,700 1,910,000
70,000,000 6,603,400 4,658,900 3,686,700 2,714,500 2,228,400
75,000,000 7,075,000 4,991,700 3,950,000 2,908,400 2,387,500
80,000,000 7,546,700 5,324,500 4,213,400 3,102,300 2,546,700
90,000,000 8,490,000 5,990,000 4,740,000 3,490,000 2,865,000
100,000,000 9,433,400 6,655,600 5,266,700 3,877,800 3,183,400





KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Bagi Usaha Mikro, Kecil & Koperasi
3 (Tiga) SKIM KUR BRI:
KUR Ritel Plafond : > Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta
di layani Kanca & Kancapem,KUR MIKRO Plafond < Rp. 5 juta Dilayani oleh BRI Unit,KUR Linkage,Linkage : BKD, KSP/USP, BMT, LKM lainnya,di layani Kanca & Kancapem Plafond : > Rp. 5 Juta s/d Rp. 500 juta,Pinjaman LKM ke end user : maks Rp. 5 juta

Ketentuan Umum KUR
Keterangan Persyaratan
Calon Debitur Individu (Perorarangan/badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha Minimal 6 bulan
Besar Kredit Maksimal Rp. 500 juta
Bentuk Kredit KMK Menurun - maksimal 3 tahun
KI - maksimal 5 tahun
Suku Bunga Efektif maksimal 16 % pa
Perijinan S/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa
> Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku
Legalitas Individu : KTP & KK
Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat
Keterangan dari kepala Desa / Kelurahan atau Akte
Notaris
Koperasi / Bdan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
Agunan Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank
Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh
kewajiban kepada bank (layak
Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Ketentuan Umum KUR MIKRO
Keterangan Persyaratan
Calon Debitur Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
Lama Usaha Minimal 6 bulan
Besar Kredit Maksimal Rp. 5 juta
Jenis Kredit KMK atau KI Menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga Efektif maksimal 1,125 % flate rate per bulan
Prov & adm Tidak dipungut
Legalitas KTP & KK
Agunan Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)
Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)
Ketentuan KUR Linkage Program
Keterangan Persyaratan
Calon Debitur BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai tunggakan
Lama Usaha Minimal 6 bulan
Besar Kredit Maksimal Rp. 500 juta
Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 5 juta
Jenis Kredit KMK Menurun maksimal 3 tahun
Suku Bunga Efektif maksimal 16 % pa.
Prov & adm Tidak dipungut
Legalitas AD/ART
Memiliki Ijin usaha dari yang berwenang
Pengurus aktif
Agunan Pokok : Piutang kepada nasabah
Tambahan : Al Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi)

Tujuan Program Penjaminan Kredit :Mempercepat pengembangan Sektor Riil & Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan,Dalam rangka penanggulangan / pengentasan kemiskinan & perluasan kesempatan kerja, untuk memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, yang sudah feasible tetapi belum bankable

Apa Benar Polri Memburu Gayus Tambunan ?

BILD RI-Pada Senin,29 Maret 2010 Pukul 22 WIB Wartwan BILD Surabaya membaca beberapa Media Online & Media Cetak tentang Polri akan membasmi Mafia Pajak & Hukum. Seperti Berita:

1. Kasus Gayus Tambunan :
Aksi Gayus Tambunan yang diduga menilep uang pajak sebesar Rp 25 milar benar-benar membuat Direktorat Jenderal Pajak kebakaran jenggot. Gayus yang diduga sebagai makelar kasus pajak diusulkan untuk dipecat. "Hari ini, kami usulkan diberhentikan tidak hormat kepada Menteri Keuangan," kata Direktur Jenderal Pajak Tjiptardjo di Jakarta, Senin (29/3) siang. "Karena yang berhak memecat pegawai negeri ini adalah Menteri Keuangan."

Untuk ukuran pegawai pajak golongan III A, Gayus sebesar Rp 12,1 juta sebenarnya tergolong besar. Tapi, jika dengan gaji itu Gayus lantas bisa membeli rumah mewah dan sejumlah mobil mahal, tentu menjadi pertanyaan. Apalagi, kepada Satgas Mafia Hukum, Gayus mengaku korupsi di Dirjen Pajak adalah hal yang biasa. Satgas yang mencurigai adanya keterlibatan polisi, jaksa, serta hakim yakin kasus ini akan segera terungkap.

Tak hanya kejaksaan dan polisi yang membentuk tim dalam kasus Gayus, Komisi Yudisial juga tengah menyelidiki kenapa pegawai pajak berusia 30 tahun itu dibebaskan oleh pengadilan. "Kami tidak segan-segan, tidak ada toleransi. Kemungkinan pemecatan," kata Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas

2,Polri Memburu Istri Gayus Tambunan:
Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Irjen Dikdik Mulyana Arif mengatakan Polri tengah memburu istri Gayus Tambunan, Milana Anggraeini. Milana bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang dan penggelapan pajak yang dilakukan suaminya. Namun Perihal statusnya, Wakabareskrim Polri mengaku tidak tahu, dan meminta wartawan menanyakannya kepada penyidik.

Penasehat Kapolri Doktor Kastorius Sinaga kepada wartawan menyatakan diduga ada aliran dana dari rekening Gayus kepada istrinya. Aliran pertama sebesar Rp 900 juta, kemudian yang kedua Gayus juga mentransfer uang ke rekening Istrinya sebesar Rp 2,7 miliar. Sehingga, diduga total uang yang mengalir dari rekening Gayus kepada Milana sebesar Rp 3,6 miliar.

Milana sendiri sejak 25 Maret hingga 30 Maret mengajukan izin dari tempat kerjanya di DPRD DKI Jakarta dengan alasan sakit. Milana diduga pergi ke Singapura bersama suaminya.

Mabes Polri hari ini (29/3) rencananya akan memeriksa Istri Andi Kosasih dan pengacaranya Haposan Hutagalung. Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus Andi Kosasih. Tersangka Andi Kosasih mengaku sebagai pemilik uang Rp 24.6 miliar di rekening Pegawai pajak Gayus Tambunan. Namun belakangan Polri menyatakan pengakuan Andi ini palsu.

Wartawan BILD Surabaya Sdr Ronny tidak percaya kalau Polri mampu membasmi Mafia Pajak & Hukum. Karena Polri sendiri belum mampu memberantas Mafia Narkoba,Mafia trafeking,BOS Judi & Mafia Perbankan (Kasus century & Pembobolan uang nasabah melalui ATM & Internet Banking) (Bersambung/Ronny)

Banjir, Harga Beras Naik

BILD Karawang-Pada Hari Minggu, 28 Maret 2010 Pukul 16:40 WIB Banjir yang melanda Karawang, Jawa Barat, membuat harga berbagai jenis beras terus naik. Ini terjadi gara-gara minimnya pasokan beras akibat banjir yang meluas dan merata di berbagai sentra pertanian. Pantauan SCTV Ahad (28/3), harga beras naik antara Rp 200 hingga Rp 500 per kilogram. Para pedagang khawatir ketersedian beras di pasar bakal berkurang karena banyak sawah tergenang.

Di Serang, Banten, banjir juga membuat pasokan barang kebutuhan pokok dari daerah sentra produksi makin minim. Akibatnya, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan, terutama sayur mayur yang naik dua kali lipat dari harga biasa. Sementara harga berbagai jenis beras rata-rata mengalami kenaikan Rp 200 per kilogram.(SCTV)

Menyongsong UN dari Tenda Pengungsian

BILD Karawang- Pada Hari Minggu, 28 Maret 2010 Pukul 17:52 WIB Walau sudah mulai surut, banjir yang melanda Karawang, Jawa Barat, Ahad (28/3) masih merendam ribuan rumah warga. Termasuk rumah Tania dan Santi, siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karawang. Kedua pelajar ini tetap harus belajar di tenda pengungsian untuk menghadapi ujian nasional pada Senin besok.

Sementara itu, kondisi di pengungsian yang ramai dan berjubel membuat keduanya tidak bisa berkonsentrasi belajar. Walaupun mengaku siap menghadapi ujian nasional besok, mereka tetap masih khawatir mengingat kondisi yang tidak memadai untuk belajar.

Namun demikian, demi cita-cita untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi membuat Tania dan Santi tabah menghadapi keadaan yang serba terbatas di lokasi penampungan korban banjir. Semoga saja banjir tak mengurangi semangat keduanya untuk menggapai cita-cita.(SCTV)

Pabrikan Cina Ambil Alih Volvo dari Ford

BILD Goteborg-Pada Hari Minggu, 28 Maret 2010 Pukul 23:28 WIB Perusahaan otomotif Cina, Zhejiang Geely Holding Group, menandatangani kesepakatan dengan perusahaan mobil asal Amerika Serikat, Ford guna mengambil alih Volvo.

Sumber Xinhua menyebutkan jumlah nominal resmi dalam kesepakatan belum diumumkan, namun kedua belah bihak berjanji akan mengelar konferensi pers setelah melakukan serah terima secara resmi. Beberapa sumber media sebelumnya, menyebutkan kesepakatan di markas besar Volvo setidaknya bernilai hampir 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 20 triliun.

Pada 1999, Ford membeli perusahaan mobil Swedia itu sebesar 6,45 juta dolar AS atau sekitar Rp 64,5 miliar dengan pekerja sebanyak 20 ribu orang. Namun, karena buruknya kinerja pasar, Ford berusaha menjual Volvo sejak akhir 2008. Geely tampaknya menjadi penawar yang disukai ketika mereka mengajukan proposal Oktober 2009.

KEHADIRAN BPS TIDAK ADA MANFAAT MALAH MENGHABISKAN APBN

BILD SURABAYA-Pada Hari Sabtu,28 Maret 2010 Pukul 09 WIB Wartawan BILD SURABAYA Sdr Ronny kecewa dengan Bpk Presiden RI. Karena Bpk SBY sudah lupa dengan Janji-janjinya yaitu :SBY berjanji akan mengayomi masyrakat & memberi kemakmuran dengan membuka lapangan kerja serta akan memberantas korupsi sampai dengan akar-akarnya. Tapi kenyatanya tidak begitu/sebaliknya Malah sekarang Bpk Preseden RI mempertahankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),KSSK & Bank Century/Bank Mutiara.

Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuat masyarakat/nasabah berimijinasi dan merugikan masyarakat/para nasabah karena LPS tidak pedulikan nasib Para Nasabah Century yang uanganya di curi oleh BOS Bank Century/Bank Mutiara & Para Nsabah yang uangnya di bobol oleh Mafia Petrbankan melaui sistem ETI. Terbukti Rekening milik Ronny Husono di Bank Mandiri dengan No Rekening 1420005537310 & Bank Danamon dengan No Rekening 96953922.;kejadian pada tanggal 31 Juli 2009 sampai sekarang belum di hubungi oleh pihak LPS.

LPS hanya suka menipu Para Nsabahnya Dengan Janji-janjinya,sebetulnya LPS tidak memiliki uang yang akan di kembalikan ke Nasabah Bank Century & Para Nasabah lainnya terbukti LPS tidak bisa Kembalikan uang sdr Ronny sebesar Rp. 20 JUTA. Apalagi uang Nasabah Bank Century & Nasabah yang di bobol sama Mafia Perbankan akan dikembalikan oleh LPS ,(Bersambung/Ronny)

BPR JATIM AKAN MEMPERBAIKI SISTEM PERBANKAN DEMI KENYAMANAN PARA NASABAH

BILD SURABAYA-Pada Hari Rabu, 24 Maret 2010 Pukul 10:39:34 WIB Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun Buku 2009 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2010 di Hotel Singgasana Surabaya.

BPR JATIM berjanji akan memperbaiki system manajemennya & memperbaiki sistem ETI Perbankan supaya uang para nasabahnya bisa “AMAN” serta BPR JATIM diharapkan bisa berkembang, namun tanpa membuka kantor baru, melainkan bekerjasama dengan BPR yang ada di kabupaten/kota. Seluruh JATIM

Ini dikatakan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saar menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun Buku 2009 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2010 PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (24/3).

Dia mengatakan, kerja sama antara BPR Jatim dengan BPR-BPR kabupaten kota bisa menjembatani serta mengurangi biaya operasional. Tetapi jika BPR Jatim mengembangkan usahanya di kabupaten/kota dengan membuka cabang kantor baru, butuh karyawan baru dan bisa mengancam keberadaannya.

Dikatakannya, pendapat operasional BPR Jatim pada 2009 sebesar Rp 81,8 miliar, pendapatan non operasional Rp 1,293 miliar termasuk bunga tabungan dan deposito. Hal dinilai sudah baikdan ke depan harus ditingkatkan.

Komisaris Utama BPR Jatim, Dr H Fatah Jasin mengatakan, menurut evaluasi BPR Jatim saat ini sudah cukup baik. Para pemegang saham sangat peduli dengan keberadaan BPR karena bisa memfasilitasi dan menjembatani Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang ada di Jatim.

Pengabdian BPR Jatim kepada pemerintah dan UMKM sudah delapan tahun. Ke depan tangtangan akan semakin berat dan ini harus diimbangi dengan menigkatkan kualitas SDM.

Direktur utama Bank Perkriditan Rakyat Jawa Timur, A Rahman Kamil dalam laporan pertanggungjawabannya mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2009 mencapai 4% dan pertumbuhan ekonomi Jatim 5,01% dengan kondisi moneter yang stabil berpengaruh terhadap dunia perbankan, khususnya BPR Jatim.

Daril hasil audit kantor Akuntan Bambang Sucipto H menghasilkan sebuah opini bahwa BPR Jatim mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian. Sementara penilaian Bank Indonesia (BI) BPR Jatim merupakan bank yang sehat.

Dalam pertangungjawabannya kepada pemegang saham, disebutkan modal BPR Jatim pada 2009 sebesar Rp 67,602 miliar. Komposisi kepemilikannya adalah 81,9% atau Rp 55,380 miliar dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jatim, 17,8% atau Rp 12,071 miliar dimiliki oleh 19 pemerintah kabupaten/kota, sisanya sebesar 0,22% atau Rp 151 juta dimiliki dana person dari pegawai Bank Jatim .

Dengan demikian rasio kecukupan modal pada 2009 mencapai 34,63%, rasio tersebut melebihi yang ditetapkan BI, yakni minimal 8%. Hal ini menunjukan bahwa modal BPR Jatim masih tergolong sehat.

Sedangkan aset yang dimiliki pada 2009 mencapai Rp 497,278 miliar atau ada peningkatan sekitar 17,8% dari tahun sebelumnya. Sementara aktiva produksi sebesar Rp 475,499 miliar dan ditempatkan di bank lain sebesar Rp 203,485 muiliar. Sementara yang disalurkan ke kredit pada 2009 mencapai Rp 272,014 miliar.

Penyaluran kredit dari BPR Jatim terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar10% dari
tahun sebelumnya. Kredit tersebut disalurkan kepada 20.447 nasabah yang tersebar di Jatim. Kredit yang disalurkan minimal Rp 5 juta hingga Rp 300 juta setiap nasabahnya. Pertumbuhan kedit BPR setara dengan pertumbuhan kredit nasional, yakni 10,6%. Sedangkan tabungan deposito mencapai Rp 316,302 miliar, tabungan Rp 177 miliar dan devosito sebesar Rp 139,miliar.

Berdasarkan jenis kepemilikannya, dana masyarakat yang dimilki pemerintah 0,2% sedangkan sisanya 99,98% dimiliki oleh sektor swasta peorangan.
Pertumbuhan dana masyarakat tersebut menunjukan peningkatan kepercayaan masyarakat yang memberikan kotribusi dominan sebagai sumber pembiayaan kridit di BPR Jatim.

Masalah manajemennya menjadikan BPR Jatim sebagian bagian dari industri perbankan yang tumbuh berkembang dengan sehat dengan faktor kecukupan modal, kualitas aktiva produktif yang sehat, manajemn yang baik dan fasilitas optimal.

Bagi laba sebelum pajak pada 2009 sebesar Rp 16,170 miliar ada peningkatan sebesar Rp 5,078 miliar dari tahun sebelumnya yang diperoleh dari pendapatan Rp 83,400 miliar dan dikurangi biaya Rp 66,965 miliar. Dengan begitu laba setelah kena pajak sebesar Rp 11,408 miliar, deviden 50% sebesar Rp 5,565 miliar, dana cadangan 30% sebesar Rp 3,617 miliar termasuk laba deviden dan pajak tangguhan.

BPR akan menggeluarkan program khusus bagi masyarakat yang miliki potensi dan berkarya tapi tidak memiliki modal yang cukup yaitu Program Keridit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang ringan. Suku Bunga BPR Keridit sebesar 15% PA,Suku Bunga Tabungan sebesar 5% PA,Direktur Utama Bpk Rachmad digantikan oleh Bpk Suroyo,ujar humas BPR JATIM. (Ronny & Tia)

BKKBN BERI BANTUAN RP 50,2 M

BILD SURABAYA-Pada Hari Rabu, 24 Maret 2010 04:27:34 WIB Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberi bantuan sebanyak Rp 50,2 miliar untuk alokasi alat kontrasepsi kepada seluruh desa di Jatim yang diambil dari dana APBN. Bantuan ini diberikan pada tahun ini.

Kepala BKKBN Jatim, Drs Muhammad Is MM, usai acara Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi Jawa Timur di Kantor Bapepprov Jatim, Rabu (24/3) mengatakan, BKKBN pada tahun ini akan memberikan bantuan sebesar Rp 50,2 miliar kepada seluruh desa di Jatim untuk alokasi alat kontrasepsi. Selain itu, akan dibangun link website di 38 kabupaten/kota (masing-masing satu, red) agar masyarakat dapat mengakses segala informasi terkait pembangunan dan perkembangan KB baik di pusat maupun di Jatim.

Penurunan angka Total Fertility Rate (TFR) sejak tahun 1970 yaitu 4,72 hingga 2009 yaitu 1,9 membuat BKKBN termotivasi untuk lebih menekan lagi angka kelahiran di Jatim. “Dengan menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk per 1 Februari 2010 ini 0,52% dari tahun 2008 yaitu 0,54%, membuat kami terpacu lagi untuk dapat menurunkan lagi angka LPP,” ujarnya.

BKKBN juga melakukan pengadaan fasilitas Mobil Pelayanan (Moyan) dan Mobil Penerangan (Mopen). Harapannya dapat memberikan informasi sekaligus pelayanan kepada masyarakat hingga tingkatan desa tentang KB. Untuk Moyan, pengadaannya mulai akhir Desember 2009 sedangkan Mopen sejak 2008 dengan 14 unit pada awal operasionalnya. Kedua fasilitas itu pada 2010 ini akan ada di 38 kabupaten/kota (masing-masing 1 unit, red).

Selain itu, dilakukan pula sejumlah penandatangan kerjasama dengan Polda Jatim, Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital) Dr Oepomo, Rumkital Dr Soekantyo Jahja, dan Rumkital Gunung Sari, guna menyukseskan program BKKBN.

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo MHum menyatakan, poin penting keberhasilan KB salah satunya yaitu keamanan. Untuk itu, kerjasama dengan Polda Jatim dan TNI sangat penting karena dapat menciptakan kondisi keamanan yang kondusif. “Semakin tidak aman, maka semakin tinggi pula angka kelahiran di suatu daerah. Itu karena orang jadi takut untuk bepergian dan lebih memilih untuk tinggal di rumah saja,” ujarnya.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 ada Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang menjadi program yang giat digalakkan saat ini. Sebanyak 8.506 desa di Jatim yang direncanakan didirikan Ponkesdes. Namun baru sekitar 1.800 desa yang siap untuk dibangun Ponkesdes. Selain itu, peningkatan rawat inap Puskesmas juga ditingkatkan agar masyarakat yang sakit tetapi masuk katagori penyakit ringan seperti flu biasa tidak perlu berobat ke rumah sakit. Cukup di puskesmas.

Gubernur juga menyampaikan keterkaitan antara masyarakat miskin dengan program KB. “Semakin banyak orang miskin, semakin besar pula angka kelahiran di suatu daerah. Untuk itu, guna penyuksesan KB, juga harus seiring dengan pengentasan kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jatim, daerah di Jatim yang banyak Rumah Tangga Miskin sasaran yaitu di daerah tapal kuda.(Ronny & Tia)

KUNJUNGAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BILD SURABAYA-Rabu, 24 Maret 2010 Pukul 10 WIB Dalam rangka peningkatan kinerja serta pengembangan program-program diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

Kunjungan dimaksud dipimpin langsung oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan Dr. Hamdan, disertai oleh Koordinator Widyaiswara dan Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan.

Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur Dr. Harun, M.Si,MM dan didampingi oleh seluruh pejabat struktural Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kunjungan itu dibahas hal-hal yang berhubungan dengan manajemen keuangan, pengembangan program diklat, kebijakan diklat satu pintu, pengembangan sarana dan prasarana serta evaluasi diklat aparatur (Ronny & Tia)

PARA PEMIMPIN HARUS MEMILIKI KARAKTER WIBAWA & PROFESIONAL

BILD SURABAYA-Pada Hari Kamis,25 Maret 2010 Pukul 8:30 WIB DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III PROVINSI JAWA TIMUR ANGKATAN 155 TAHUN 2010 di selenggarakan di kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur (JATIM) jln Balong sari surabaya serta dibuka oleh Seda Provinsi JATIM.

Pendidikan DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IIIPROVINSI JAWA TIMUR ANGKATAN 155 TAHUN 2010 dilaksanakan kurang lebih 40 Hari & Jumlah Perserta 30 Oarang.

SAUDARA-SAUDARA AKAN MEMASUKI KOMUNITAS BELAJAR BERSAMA REKAN-REKAN DARI BERBAGAI WILAYAH NUSANTARA, MENEMPUH PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA MEMENUHI KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN UNTUK JABATAN ESELON II. MENGINGAT DURASI PELATIHAN YANG CUKUP PANJANG SERTA AKTIVITAS PEMBELAJARAN YANG PADAT, SAYA BERHARAP SAUDARA-SAUDARA TELAH MELAKUKAN BERBAGAI PERSIAPAN SECARA MATANG BAIK MENYANGKUT FISIK MAUPUN MENTAL, SEHINGGA DAPAT MENGIKUTI SELURUH TAHAPAN DIKLAT SECARA OPTIMAL.

MUDAH-MUDAHAN PULA, SUASANA KAMPUS, SARANA PRASARANA YANG TERSEDIA SERTA PELAYANAN YANG DIBERIKAN SELAMA MENEMPUH DIKLAT DI TEMPAT INI MEMBUAT PARA PESERTA MERASA NYAMAN DAN TERCUKUPI KEBUTUHAN BELAJARNYA.

MEMANG, PEMBELAJARAN POLITIK DAN PENDEWASAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MERUPAKAN PROSES YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PENYELENGGARAAN PEMILU, NAMUN LEBIH DARI ITU TETAP HARUS DIINGAT BAHWA ESENSINYA ADALAH MASYARAKAT MENARUH HARAPAN BESAR AKAN TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN BANGSA MELALUI KEPEMIMPINAN YANG AMANAH. TENTU, SEMUA INI JUGA MEMBUTUHKAN DUKUNGAN YANG SOLID DARI JAJARAN BIROKRASI, BAIK DI LEVEL PUSAT MAUPUN DAERAH.

HARUS DIAKUI BAHWA SAMPAI SAAT INI AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA MASIH BELUM TUNTAS, SEMENTARA KITA MENYADARI BAHWA REFORMASI BIROKRASI MENJADI BAGIAN PENTING DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DENGAN TITIK BERAT PADA UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA TERARAH, SISTEMATIS, DAN TERPADU.

DALAM KAITAN INI, ADA BEBERAPA KARAKTERISTIK PRAKTIK GOOD GOVERNANCE YANG PERLU KITA KEMBANGKAN MENJADI LANGKAH KONKRIT DALAM MENGELOLA PROGRAM PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN. PERTAMA, MEMBERI RUANG KEPADA AKTOR LEMBAGA NON-PEMERINTAH UNTUK BERPERAN SERTA SECARA OPTIMAL DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN, SEHINGGA MEMUNGKINKAN ADANYA SINERGI ANTARA AKTOR/LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH, YAKNI MASYARAKAT SIPIL DAN MEKANISME PASAR. KEDUA, NILAI-NILAI EFISIENSI, KEADILAN, RESPONSIVITAS YANG MELEKAT PADA PRAKTIK GOOD GOVERNANCE MEMBUAT PEMERINTAH DAPAT LEBIH EFEKTIF BEKERJA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. DAN KETIGA, PRAKTIK PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI PRAKTIK KKN, SERTA BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN PUBLIK.

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK MENJADI TITIK STRATEGIS UNTUK MEMULAI PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE, SEBAB PELAYANAN PUBLIK MENJADI RANAH INTERAKSI ANTARA NEGARA YANG DIWAKILI PEMERINTAH DENGAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH YAKNI MASYARAKAT SIPIL DAN MEKANISME PASAR.

DISAMPING ITU, BERBAGAI ASPEK GOOD GOVERNANCE DAPAT DIARTIKULASIKAN SECARA LEBIH MUDAH PADA RANAH PELAYANAN PUBLIK, SEBAB KINERJA PEMERINTAH LEBIH MUDAH DINILAI DARI SISI TERSEBUT. SECARA POLITIS,PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN BIROKRASI AKAN BERDAMPAK PADA TUMBUHNYA KEPERCAYAAN (TRUST), DAN LEGITIMASI TERHADAP PEMERINTAH SEHINGGA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT. PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR TERJADINYA PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERPIHAK PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

GOOD GOVERNANCE JUGA DIPERLUKAN APABILA SELURUH ASPEK KEMISKINAN INGIN DITUNTASKAN PENANGGULANGANNYA, TAK HANYA MELALUI PENING¬KAT¬AN PENGHASILAN/ KONSUMSI SEMATA, TAPI JUGA PEMBERDAYAAN KAUM MISKIN, SERTA PENINGKATAN PELUANG SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK MEREKA. DANA SEBESAR APAPUN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN APABILA TIDAK DISERTAI IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE, TAK AKAN DAPAT MENCAPAI SASARAN YANG TEPAT. KURANGNYA TRANSPARANSI, MARAKNYA PRAKTIK KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME (KKN), DAN SISTEM PERADILAN YANG TIDAK PASTI, MENYEBABKAN TERHAMBATNYA PROGRAM PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DITUJUKAN UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT MISKIN KELUAR DARI KEMISKINAN.
OLEH KARENA ITU, AGENDA PEMULIHAN EKONOMI HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT MELALUI STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG DEMOKRATIS, YANG DIINDIKASIKAN PROSES PEMBANGUNAN DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRATIS PARTISIPATORIS AKAN MEMBERI RUANG KONDUSIF BAGI KERJASAMA LOKAL ANTARA BIROKRASI, INSTITUSI PUBLIK DAN MASYARAKAT, SEKALIGUS MEMBANGUN RELASI SALING MEMPERKUAT DEMI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA, MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG MURAH DAN BERMUTU, JUGA MEMBANGUN PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH DAN MEMADAI, YANG KESEMUANYA MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT.

MENYINGGUNG TENTANG TEMA DIKLATPIM TINGKAT II YAKNI ”MEMBANGUN APARATUR NEGARA YANG INOVATIF DALAM MENYIKAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL DI ERA REFORMASI”, SAYA RASA SANGAT RELEVAN DENGAN SITUASI SAAT INI, DIMANA KITA SEDANG MENGALAMI TANTANGAN SERIUS BERUPA MASALAH KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN AKIBAT DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL.
LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL TENTU MEMBUTUHKAN KOMITMEN, STRATEGI, LANGKAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM SERTA TINDAKAN KONKRIT DARI PEMERINTAH DENGAN DUKUNGAN KUALITAS SDM YANG MEMADAI, YANG SALAH SATUNYA ADALAH DIBUTUHKANNYA SDM APARATUR YANG INOVATIF DALAM MELIHAT DAN MEMANFAATKAN PELUANG, MENCIPTAKAN STRATEGI, MENGOREKSI DAN MEMBANGUN SISTEM SERTA MENJALANKAN PROGRAM SECARA EFEKTIF.

SAYA BERHARAP, LEARNING COMMUNITY DALAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II INI SELAIN SEBAGAI WAHANA SALING BELAJAR, MEMPERKAYA ILMU, MENAMBAH WAWASAN DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN ESELON II, JUGA DAPAT MEMBERI NILAI TAMBAH BERUPA KAJIAN AKADEMIS YANG APLIKATIF GUNA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PADA UMUMNYA, DAN UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KHUSUSNYA.(Ronny & Tia)

PEJABAT & STAF BADAN DIKLAT APEL PAGI BERSAMA GEBENUR JATIM

BILD SURABAYA-Pada Hari Kamis,25 Maret 2010 Pukul 8:30 WIB DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III PROVINSI JAWA TIMUR ANGKATAN 155 TAHUN 2010 di selenggarakan di kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur (JATIM) jln Balong sari surabaya serta dibuka oleh Seda Provinsi JATIM.

Pendidikan DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IIIPROVINSI JAWA TIMUR ANGKATAN 155 TAHUN 2010 dilaksanakan kurang lebih 40 Hari & Jumlah Perserta 30 Oarang.

SAUDARA-SAUDARA AKAN MEMASUKI KOMUNITAS BELAJAR BERSAMA REKAN-REKAN DARI BERBAGAI WILAYAH NUSANTARA, MENEMPUH PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA MEMENUHI KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN UNTUK JABATAN ESELON III. MENGINGAT DURASI PELATIHAN YANG CUKUP PANJANG SERTA AKTIVITAS PEMBELAJARAN YANG PADAT, SAYA BERHARAP SAUDARA-SAUDARA TELAH MELAKUKAN BERBAGAI PERSIAPAN SECARA MATANG BAIK MENYANGKUT FISIK MAUPUN MENTAL, SEHINGGA DAPAT MENGIKUTI SELURUH TAHAPAN DIKLAT SECARA OPTIMAL.

MUDAH-MUDAHAN PULA, SUASANA KAMPUS, SARANA PRASARANA YANG TERSEDIA SERTA PELAYANAN YANG DIBERIKAN SELAMA MENEMPUH DIKLAT DI TEMPAT INI MEMBUAT PARA PESERTA MERASA NYAMAN DAN TERCUKUPI KEBUTUHAN BELAJARNYA.

BANGSA KITA BARU SAJA MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PRESIDEN YANG SECARA UMUM BERLANGSUNG KONDUSIF, TERTIB DAN AMAN, SERTA STABILITAS NEGARA TETAP TERPELIHARA. KITA DAPAT MENYAKSIKAN BAGAIMANA ANTUSIASME MASYARAKAT MENYALURKAN ASPIRASI POLITIK GUNA MEMILIH PEMIMPIN BANGSANYA. INDIKASI POSITIF INI MERUPAKAN BAGIAN DARI PENDEWASAAN KEHIDUPAN BERDEMOKRASI YANG SEMAKIN BAIK DI NEGARA KITA.

MEMANG, PEMBELAJARAN POLITIK DAN PENDEWASAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MERUPAKAN PROSES YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PENYELENGGARAAN PEMILU, NAMUN LEBIH DARI ITU TETAP HARUS DIINGAT BAHWA ESENSINYA ADALAH MASYARAKAT MENARUH HARAPAN BESAR AKAN TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN BANGSA MELALUI KEPEMIMPINAN YANG AMANAH. TENTU, SEMUA INI JUGA MEMBUTUHKAN DUKUNGAN YANG SOLID DARI JAJARAN BIROKRASI, BAIK DI LEVEL PUSAT MAUPUN DAERAH.

HARUS DIAKUI BAHWA SAMPAI SAAT INI AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA MASIH BELUM TUNTAS, SEMENTARA KITA MENYADARI BAHWA REFORMASI BIROKRASI MENJADI BAGIAN PENTING DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DENGAN TITIK BERAT PADA UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA TERARAH, SISTEMATIS, DAN TERPADU.

DALAM KAITAN INI, ADA BEBERAPA KARAKTERISTIK PRAKTIK GOOD GOVERNANCE YANG PERLU KITA KEMBANGKAN MENJADI LANGKAH KONKRIT DALAM MENGELOLA PROGRAM PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN. PERTAMA, MEMBERI RUANG KEPADA AKTOR LEMBAGA NON-PEMERINTAH UNTUK BERPERAN SERTA SECARA OPTIMAL DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN, SEHINGGA MEMUNGKINKAN ADANYA SINERGI ANTARA AKTOR/LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH, YAKNI MASYARAKAT SIPIL DAN MEKANISME PASAR. KEDUA, NILAI-NILAI EFISIENSI, KEADILAN, RESPONSIVITAS YANG MELEKAT PADA PRAKTIK GOOD GOVERNANCE MEMBUAT PEMERINTAH DAPAT LEBIH EFEKTIF BEKERJA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. DAN KETIGA, PRAKTIK PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI PRAKTIK KKN, SERTA BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN PUBLIK.

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK MENJADI TITIK STRATEGIS UNTUK MEMULAI PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE, SEBAB PELAYANAN PUBLIK MENJADI RANAH INTERAKSI ANTARA NEGARA YANG DIWAKILI PEMERINTAH DENGAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH YAKNI MASYARAKAT SIPIL DAN MEKANISME PASAR. DISAMPING ITU, BERBAGAI ASPEK GOOD GOVERNANCE DAPAT DIARTIKULASIKAN SECARA LEBIH MUDAH PADA RANAH PELAYANAN PUBLIK, SEBAB KINERJA PEMERINTAH LEBIH MUDAH DINILAI DARI SISI TERSEBUT. SECARA POLITIS,

PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN BIROKRASI AKAN BERDAMPAK PADA TUMBUHNYA KEPERCAYAAN (TRUST), DAN LEGITIMASI TERHADAP PEMERINTAH SEHINGGA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT. PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR TERJADINYA PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERPIHAK PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

GOOD GOVERNANCE JUGA DIPERLUKAN APABILA SELURUH ASPEK KEMISKINAN INGIN DITUNTASKAN PENANGGULANGANNYA, TAK HANYA MELALUI PENING¬KAT¬AN PENGHASILAN/ KONSUMSI SEMATA, TAPI JUGA PEMBERDAYAAN KAUM MISKIN, SERTA PENINGKATAN PELUANG
SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK MEREKA. DANA SEBESAR APAPUN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN APABILA TIDAK DISERTAI IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE, TAK AKAN DAPAT MENCAPAI SASARAN YANG TEPAT. KURANGNYA TRANSPARANSI, MARAKNYA PRAKTIK KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME (KKN), DAN SISTEM PERADILAN YANG TIDAK PASTI, MENYEBABKAN TERHAMBATNYA PROGRAM PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DITUJUKAN UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT MISKIN KELUAR DARI KEMISKINAN.

OLEH KARENA ITU, AGENDA PEMULIHAN EKONOMI HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT MELALUI STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG DEMOKRATIS, YANG DIINDIKASIKAN PROSES PEMBANGUNAN DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRATIS PARTISIPATORIS AKAN MEMBERI RUANG KONDUSIF BAGI KERJASAMA LOKAL ANTARA BIROKRASI, INSTITUSI PUBLIK DAN MASYARAKAT, SEKALIGUS MEMBANGUN RELASI SALING MEMPERKUAT DEMI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA, MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG MURAH DAN BERMUTU, JUGA MEMBANGUN PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH DAN MEMADAI, YANG KESEMUANYA MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT.

MENYINGGUNG TENTANG TEMA DIKLATPIM TINGKAT III YAKNI ”MEMBANGUN APARATUR NEGARA YANG INOVATIF DALAM MENYIKAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL DI ERA REFORMASI”, SAYA RASA SANGAT RELEVAN DENGAN SITUASI SAAT INI, DIMANA KITA SEDANG MENGALAMI TANTANGAN SERIUS BERUPA MASALAH KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN AKIBAT DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL.

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL TENTU MEMBUTUHKAN KOMITMEN, STRATEGI, LANGKAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM SERTA TINDAKAN KONKRIT DARI PEMERINTAH DENGAN DUKUNGAN KUALITAS SDM YANG MEMADAI, YANG SALAH SATUNYA ADALAH DIBUTUHKANNYA SDM APARATUR YANG INOVATIF DALAM MELIHAT DAN MEMANFAATKAN PELUANG, MENCIPTAKAN STRATEGI, MENGOREKSI DAN MEMBANGUN SISTEM SERTA MENJALANKAN PROGRAM SECARA EFEKTIF.

SAYA BERHARAP, LEARNING COMMUNITY DALAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II INI SELAIN SEBAGAI WAHANA SALING BELAJAR, MEMPERKAYA ILMU, MENAMBAH WAWASAN DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN ESELON II, JUGA DAPAT MEMBERI NILAI TAMBAH BERUPA KAJIAN AKADEMIS YANG APLIKATIF GUNA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PADA UMUMNYA, DAN UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KHUSUSNYA.(Ronny & Tia)

Pembobolan ATM tak pandang Bulu,rekening Kapolsek juga dibobol

BILD BANGKALAN Pada Haari Rabu 3 February 2010 Korban perampokan lewat ATM tidak pandang bulu. Kapolsek Labang, Polres Bangkalan, AKP Sutadji diduga menjadi salah satu korbannya. Nasabah Bank Jatim Bangkalan ini menderita kerugian sebesar Rp 15 juta.

Namun pihak Bank Jatim ketika dikonfirmasi mengatakan, tidak terjadi pembobolan dana nasabah yang bersangkutan. Kebenaran kasus ini masih dalam pelacakan.

“Masalah ini sudah saya laporkan ke Bank Jatim Bangkalan sejak awal kejadian macetnya mesin ATM,” kata kata, Rabu (3/2) pagi. “Sampai sekarang saya masih menunggu penyelesaian hilangnya uang yang sama simpan di bank, yang tidak pernah saya ambil itu,’’ tambahnya.

Dijelaskan sebenarnya “hilangnya” uang tabungan yang tidak pernah dia ambil ini terjadi Oktober 2009. Ini berawal ketika ia akan mengambil uang tabungan sebesar Rp5 juta di sebuah ATM (anjungan tunai mandiri) bersama di Jalan Raya Jemursari, Surabaya.

“Saat saya masukkan kartu ATM dan pencet nomor PIN, muncul tulisan kalau mesin tersebut tidak bisa digunakan alias error. ATM saya tidak bisa diambil, makanya saya gedor. Kartu itu malah masuk ke dalam mesin,’’ katanya.
Khawatir terjadi sesuatu atas tabungannya dia segera menelepon Bank Jatim Cabang Bangkalan. Maksudnya agar melakukan pemblokiran terhadap rekening tambungannya.

Kapolsek sudah melakukan langkah antisipasti. Ia tidak beranjak dari mesin ATM itu selama lebih dari 45 menit. Selama itu tidak ada orang yang masuk ke tempat ATM yang tetelan, dia lalu pergi.

Keesokan harinya (7 Oktober 2009), dia ke Bank Jatim Cabang Bangkalan untuk mengecek saldo. Dia terkejut setelah melihat saldo di buku tabungannya tinggal Rp 160.557. Padahal uangnya di buku tabungannya selam ini sebesar Rp 15.160.557

Dia lalu meminta print out buku tabungannya ke pihak Bank Jatim cabang Bangkalan. Dari print out diketahui pada tabungannya telah terjadi lima kali transaksi. Pertama transfer pada Tri Ari Cahyono sebesar Rp5 juta. Kemudian transfer pada Ni Wayan Ruki Wiratni sebesar Rp1.250.000 sebanyak 4 kali.

“Di print out tertulis uang sebesar Rp 5 juta diambil saya sendiri melalui ATM. Padahal, saya tidak pernah melakukan penarikan dan mentransfer uang sejumlah itu,” ungkapnya.

Pjs Pimpinan Bank Jatim Cabang Bangkalan, Sulamanjarrohim, menepis telah terjadi kasus pembobolan ATM milik nasabahnya. Ia mengatakan, sesuai dokumen digital uang tersebut sudah ditransfer kepada rekening orang lain.
“Tidak ada pembobolan, sebab dalam dokumen digital semuanya sudah jelas beberapa kali transaksi dan berapa jumlah uangnya, termasuk penerima,” terangnya.

Menurut Anjar, pihaknya sudah menjelaskan hal tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Namun jika masih tidak puas diharapkan mendatangi Bank Jatim Pusat. Atau ke Bank Indonesia (BI) unit lembaga intermedia.
“Nanti kami bisa dipanggil dan nasabah yang tidak puas tadi untuk konfirmasi. Yang jelas, sesuai dokumen digital tidak ada pembobolan ATM,” tegasnya. [Vivanews]

MASYARAKAT MULAI MENGKOMSUMSI IKAN & PRODUKSI PERIKANAN JATIM NAIK 46,04 PERSEN

BILD SURABAYA-Pada Hari Selasa, 23 Maret 2010 Pukul 13:17:52 WIB Jumlah produksi perikanan Jawa Timur pada 2009 meningkat sebesar 46,04 persen atau 898.746 ton. Ini lebih besar dari hasil produksi pada 2008 yang mencapai 615.399 ton.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Ir Kardani MM di Hotel Singgasana Surabaya, Selasa (23/3) menjelaskan, kenaikan jumlah perikanan tersebut lebih banyak dari sektor perikanan budidaya, yakni mencapai 112,86 persen. Tahun 2009 memang lebih banyak pengembangan perikanan pada sektor budidaya, seperti budidaya laut dan tambak.

Sedangkan untuk sektor perikanan tangkap mengalami penurunan. Ini dikarenakan selama 2009 pihaknya melakukan upaya pengendalian untuk perikanan tangkap dengan memperketat pengeluaran izin untuk penangkapan ikan. “Pengendalian dan dengan memperketat izin penangkapan ikan ini karena penangkapan ikan sudah terlalu berlebihan dan dapat menggangu atau bahkan merusak ekosistem yang telah ada,” ungkapnya.

Untuk itu, melalui rehabilitasi perairan laut dan revitalisasi tambak untuk budidaya diharapkan dapat menambah pasokan ikan di Jatim. Ini perlu segera dilakukan, karena Jatim sejak dulu telah menjadi pemasok perikanan nasional terbesar, bahkan ekspor ke luar negeri. “Jangan sampai prestasi itu hilang karena potensi perikanan kita menyusut,” ujarnya.

Dari sektor perikanan dan kelautan, Jatim mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 15,255 miliar. Pemasukan terbesar berasal dari pemakaian jasa laboratorium yang biasa digunakan untuk meneliti kualitas ikan yang akan di ekspor ke Uni Eropa. Negara-negara luar yang kerap menjadi pengimpor produk perikanan Indonesia khususnya Uni Eropa, kini telah memberlakukan persyaratan bahwa ikan-ikan yang diimpor harus berasal dari kapal-kapal yang berizin. Artinya, kapal harus teregistrasi di negara asal.

Ketentuan ini telah di berlakukan sejak 2007, di mana pada setiap tahun negara pengimpor, khususnya dari Uni Eropa mengirim delegasinya ke Indonesia dalam rangka penelusuran tentang produk perikanan yang di ekspor dari Indonesia ke negara Uni Eropa.

Bila ditemukan kapal-kapal ikan di Indonesia yang tidak berizin dan melakukan penangkapan ikan walaupun di wilayah perairan negara sendiri, maka dikategorikan sebagai ilegal fishing. Sehingga, ikan hasil tangkapannya tidak dapat dijual ke luar negeri atau diekspor dan akan mendapat sanksi embargo dari negara-negara pengimpor.

Untuk itu, ia meminta agar pihak dari Adpel (Administratur Pelabuhan) dapat membantu persoalan perizinan kapal ikan untuk dapat beroperasi secara legal atau resmi, sehingga hasil tangkap ikan di Jatim nantinya tidak bermasalah waktu dilakukan pengeksporan ikan ke luar negeri. Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim pada 2009 jumlah ekspor perikanan Jatim mencapai 226 ribu ton.

“Perihal ekspor ikan Jatim ke Uni Eropa hingga kini masih lancar. Kita telah lolos dari ancaman embargo perikanan dari Uni Eropa, karena Jatim konsisten dengan mengirimkan ikan hasil penangkapan legal dan bersertifikat,” katanya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh Dinas Perikanan dan Kelautan di kab/kota se-Jatim untuk terus mengawasi perikanan tangkap dan lebih mengembangkan perikanan budidaya. (Ronny & Tia)

GUBERNUR SOSIALISASIKAN PP 19 TAHUN 2010

BILD SURABAYA-Pada Hari Selasa, 23 Maret 2010 Pukul 10:19:28 WIB Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo mulai menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tahun 2010 yang memberikan mandat pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dari PP, gubernur mempunyai kewenangan penuh terhadap kelangsungan pemerintahan kabupaten/kota dan sekaligus berhak memberikan reward dan sanksi pada kab/kota.

Ini disampaikannya saat membuka rapat kerja Dinas Perikanan dan Kelautan di Hotel Singgasana Surabaya, Senin (23/3) sore.

Secara sederhana, jika di pusat ada menteri yang menjadi tangan kanan presiden, maka gubernur adalah tangan kiri presiden untuk menjadi pelaksana sektor di daerah. PP ini tidak bermaksud menghambat pelaksanaan Otonomi Daerah, tetapi justru akan memperkuat, karena akan tercipta kesamaan/kesatuan pemahaman yang mendalam antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Dalam PP disebutkan, posisi gubernur tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, melainkan akan menambah kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. "PP ini tidak sedikitpun mengeliminasi pasal-pasal yang ada dalam UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah, tapi bobot kewenangan gubernur diperkuat dan titik otonomi daerah tetap di kabupaten/kota," ujarnya.

Melalui PP, gubernur yang sedianya dipilih secara langsung oleh rakyat, maka akan ditunjuk oleh presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Selain itu, gubernur juga memiliki wewenang mengundang rapat bupati-walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal serta memberikan penghargaan dan sanksi kepada bupati-walikota atas kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah atau janji.

Sebagai tindak lanjut atas PP yang berisi 21 pasal ini, gubernur yang akrab disapa Pakdhe Karwo ini akan melakukan koordinasi dengan mengumpulkan bupati dan walikota se-Jatim pada April. “Saya akan kumpulkan bupati-walikota dalam forum musyawarah pimpinan daerah yang akan dibiayai dari dana APBN di bawah Kementerian Dalam Negeri,” katanya. (Ronny & Tia)

Lagi, Kunci Jawaban Ujian Via SMS Beredar

BILD Kudus- Pada Hari Selasa, 23 Maret 2010 Pukul 20:09:10 WIB Hari pertama Ujian Nasional (UN) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas Negri Sederajat, beredar pesan singkat (SMS) berisi kunci jawaban untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Al-Maruf Kudus, Jawa Tengah. Karena kurang jelas asal sms tersebut, banyak pihak, baik siswa, guru, maupun pihak-pihak terkait, tidak menanggapinya.

Namun setelah beredar lagi kunci jawaban untuk mata pelajaran Biologi pada jam ke-2 dan dianggap banyak jawaban yang benar, hal ini dianggap kunci jawaban UN memang bocor. Namun demikian, para siswa diimbau untuk tidak langsung percaya dan harus mengeceknya lebih dulu.

Pada Selasa (23/3) hari ini, kembali beredar kunci jawaban untuk pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Kudus. Namun hal ini dibantah oleh Kepala Sekolah Zainuri. Dia mengatakan bahwa siswa diharamkan membawa telepon genggam.

Namun demikian, dari siswa kelas tiga yang hari ini mengikuti ujian hari ke-2 di SMA tesebut ternyata didapati banyak siswa yang membawa telepon seluler. Meski mengaku tidak mempercayai kunci jawaban tersebut, namun beberapa siswa mengaku memang tak mendapatkan SMS itu.

Para siswa pun mengaku belum sepenuhnya mempercayai isi pesan singkat dari nomor tak dikenal tersebut. Kendati demikian, sebagian juga berharap mendapatkannya. Hingga kini, pihak Dinas Pendidikan belum memberikan keterangan terkait beredarnya SMS kunci jawaban tersebut.

Polda Riau Tangkap 11 Imigran Ilegal Afganistan

BILD Riau- Pada Hari Selasa, 23 Maret 2010 Pukul 22:30 WIB Polda Riau menangkap 11 orang imigran gelap asal Afghanistan. Lima orang diantaranya masih anak-anak."Ketika diperiksa, ternyata mereka tidak memiliki paspor," kata Kepala Satuan III Direktorat Intelkam Polda Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Dasman di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/3).

Dilansir Humas Polda Riau, mereka ditangkap di Terminal PO Handoyo ketika akan berangkat ke Jakarta. Karena tidak memiliki dokumen lengkap, mereka akhirnya diamankan. Saat menjalani pemeriksaan, lanjut dia, rombongan warga Afganistan tersebut berjumlah 12 orang. Satu lagi dilepas karena memiliki dokumen.

Menurut, pengakuan salah seorang rombongan imigran gelap itu, mereka dari Afghanistan naik pesawat menuju Johor, Malaysia. Di negara jiran itu, mereka menjumpai agen yang akan mengirimnya ke Indonesia. Dari Malaysia, mereka diselundupkan ke Indonesia dengan rute ke Jakarta melalui Riau. Menurut pengakuannya, mereka sengaja masuk Indonesia mencari suaka politik.

Kesebelas imigran itu adalah Rana Naseri (34), Sadega Naseri (51), Malaika (21), Hussein Safari, (31), Abdullah (36) Arveen (30), Marjan (6), Morsel (8), Mena (12), Hussein Safari, (5) dan M Safari (10).(Jend Sutanto)

Satpam Berhak Tanyai Nasabah yang Lama di ATM

BILD KULONPROGO - Pada Hari Jum'at, 22 Januari 2010 Pukul 19:06 wib Sejumlah bank di Kulonprogo, Yogyakarta, mewaspadai ancaman pembobolan ATM. Seperti yang dilakukan satpam BRI, jika ada nasabah lebih dari lima menit di ATM, petugas berhak menanyakannya.

Selain menempatkan petugas keamanan, pihak bank juga memasang close circuit television (CCTV).

Supervisi Pelayanan Intern Bank BRI Cabang Wates Kulonprogo, Suyoto, mengatakan pihaknya menempatkan satpam selama 24 jam nonstop di seluruh kantor cabang. Sebanyak delapan unit ATM yang ada di kantor cabang menjadi prioritas pengamanan. Satpam juga ditugaskan membantu nasabah yang hendak menggunakan ATM.

“Kami sudah pasang CCTV untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah,” jelas Suyoto, Jumat (22/1/2010).

Menurutnya, seluruh satpam di BRI sudah mendapatkan pelatihan khusus. Selain mengamankan mereka berhak menanyakan nasabah yang berada di dalam ATM lebih dari lima menit. Apalagi jika ada nasabah yang mencurigakan.

Banyak nasabah yang khawatir dan menanyakan sistem keamanan yang ada. Hanya saja kejadian yang ada tidak banyak berpengaruh terhadap transaksi penarikan tunai.

“Yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan PIN di ATM,” tandasnya.
Sementara itu, Branch Manager Bank Mandiri Kulonprogo Sumardi Darma Saputra, mengaku pihaknya jauh-jauh hari sudah menerapkan pengamanan, dengan CCTV.

Pengamanan bank juga dilengkapi dengan alat scanning. Untuk jaminan pengamanan, kata Sumardi, pihaknya juga menggandeng petugas keamanan, termasuk menjaga iklim kondusif dengan lingkungan sekitar. Pengamanan perbankan menggunakan standar operasional yang ada.

“Setiap tiga hari sekali, kita lakukan pengecekan ATM,” pungkasnya.

Bank Syariah Mandiri Surabaya Didemo ITATS

BILD SURABAYA-Pada Hari Selasa, 26 Januari 2010 Segenap Civitas Akademika ITATS mendatangi kantor cabang Bank Syariah Mandiri (BSM), jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka melakukan unjuk rasa sambil berorasi dan membawa poster menghujat BSM, sementara itu beberapa wakilnya melakukan perundingan dengan Pimpinan Cabang BSM.

Menurut korlap aksi, Agus Kiswantono, ST, MT, mereka menuntut agar BSM bertanggung jawab mengembalikan dana ITATS sejumlah Rp. 2 Milyar (dari SPP mahasiswa dan Bantuan Beasiswa) yang sudah berpindah tangan dari rekening atas nama ITATS (008.0.15555.2) ke rekening YPTS (126.000.1033).

Aksi mereka sempat membuat jalan Raya Darmo macet, karena pemakai jalan penasaran ingin melihat ada apa yang terjadi di Bank Syariah Mandiri. Untungnya aparat kepolisian sigap mengatur lalu lintas sehingga lancar kembali. (Ronny)

Mantan Karyawan PTPN II “Serbu” Kantor Gubsu

BILD Medan-Pada Tanggal 22Desember 2009 Ribuan mantan karyawan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II yang tergabung dalam Himpunan Pensiun Perkebunan Maju Bersama (HIPPMA) melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Mereka meminta kepada Pemerintahan Propinsi Sumut untuk segera menetapkan status hak kepemilikan rumah yang mereka tempati di 22 unit tanah milik PTPN II di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang.

Pimpinan aksi, Saono Putra mengatakan, sampai saat ini sekitar 4.070 kepala keluarga yang tersebar di 22 unit perkebunan PTPN II dari Kabupaten Deli Serdang hingga Kabupaten Langkat masih menunggu status kepemilikan rumah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun.
“Masalah ini sudah bertahun-tahun, tetapi sampai sekarang belum ada titik temunya, tahu kali kami orang susah,” katanya.

Saono menambahkan, selain masalah hak atas kepemilikan rumah yang belum selesai, sekitar 700 orang pensiunan karyawan PTPN II hingga saat ini belum mendapatkan uang santunan hari tua (SHT).

“Sekitar 700 orang pensiunan karyawan PTPN II belum mendapatkan uang SHT, uang santuan yang berhak kami dapatkan sekitar Rp 30 juta sampai Rp 60 juta, tergantung golongannya, tetapi sampai saat ini belum kami dapatkan” kata Saono.

Saono mengatakan, jika tuntutan mereka tidak terpenuhi maka ia dan ribuan pengunjuk rasa lainnya akan menempati kantor Gubernur Sumut.

“Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan menginap dan menempati kantor ini,” katanya. (www.antarasumut.com)

TAHUN 2009, PRODUKSI GULA JATIM KALAH DENGAN LAMPUNG

BILD SURABAYA-Pada Hari Senin, 22 Maret 2010 Pukul 16:30:08 WIB
Pada tahun 2009, produktivitas industri gula di Provinsi Jawa Timur kalah jauh dibandingkan produksi gula di Provinsi Lampung. Kondisi ini dibuktikan dengan lahan 101.000 hektare tebu di Provinsi Lampung mampu memproduksi gula 900.000 ton, sedangkan lahan tebu di Jatim seluas 200.822 hektare dengan produksi gula 1,2 juta ton.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ana Lutfie, di Gedung DPRD Jatim, Senin (23/3) mengatakan, sektor pergulaan di Jatim harus diperbaiki agar kinerjanya bisa meningkat. Dia kagum atas peroduktivitas enam Pabrik Gula (PG) di Lampung, yakni lima PG dimiliki swasta yang memproduksi gula 900.000 ton, dan satu PG PTPN VII memproduksi 200.000 ton.

“Pada era 1990-an, pengelola PTPN VII yang beroperasi di Lampung dengan satu unit pabrik gula, belajar sistem bercocok tanam ke Jatim. Namun, setelah 20 tahun, Jatim justru jauh tertinggal produktivitasnya,” ujarnya.

Produksi gula Lampung merupakan kedua terbesar di Indonesia setelah Jatim. Lampung kini tercatat memiliki kontribusi sebesar 40% terhadap produksi gula nasional, sedangkan Jatim berkontribusi 45%-48%. Padahal ada 30 PG di Jatim milik 3 BUMN yakni PTPN X, X dan RNI, serta satu unit PG swasta (PG Kebon Agung). ”Produksi itu tentu sangat terpaut jauh,” ujarnya.

Untuk rendemen, keenam PG di Lampung rata-rata mencapai 9%, sedangkan di Jatim 31 PG meraih rendemen berkisar 7,8%. Kondisi itu, berpengaruh pada tingkat pendapatan petani di kedua provinsi.

Dengan kontur lahan tegalan, di Lampung rata-rata petani tebunya meraih penghasilan Rp 13-15 juta per hektare. Sedangkan petani di Jatim meraih hasil Rp 9-11 juta per hektare. ”Bila menggunakan lahan sawah diakui pendapatan petani Jatim lebih tinggi,” katanya.

Untuk itu, dia meminta kalangan pergulaan Jatim melakukan sejumlah upaya khususnya pada di bidang industri agar produktivitas bisa meningkat.

“Untuk sektor cocok tanam di Jatim tidak ada masalah, namun pada industri pengolahan gulanya lemah. Paling tidak ke depan tingkat rendemen PG di Jatim bisa ditingkatkan minimal sama dengan Lampung, yakni sebesar 9%,” ujarnya. (Ronny & Tia)

E-GOVERNMENT DIHARAPKAN MAMPU BERIKAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK

BILD SURABAYA-Pada Hari Senin, 22 Maret 2010 Pukul 09:05:09WIB
Dinas Kominfo JATIM mengadakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kominfo se-Jatim, di Hotel Utami Surabaya. Tapi tidak sesuai dengan Pemberitaan selama ini dengan kenyataannya;seperti pemberitaan di www.kominfo.jatimprov.go.id yaitu deengan tema
E-GOVERNMENT DIHARAPKAN MAMPU BERIKAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK

Program E-Goverment yang sudah mulai dilakukan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas dan para investor.
Ini dikatakan dalam sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr Soekarwo yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Dr Rasiyo MSi saat membuka acara Penyerahan Penghargaan Penerapan E-Government 2009 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kominfo se-Jatim, di Hotel Utami Surabaya, Senin (22/3).

Rasiyo mengatakan, kesungguhan dan konsisten dalam kinerja aparatur dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, peran pemerintah tidak lagi terlalu dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ada keharusan untuk memberikan peluang sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa.

Program E-Goverment selalu didengungkan Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap kesempatan. Dengan harapan, membawa citra sebagia abdi negera yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dia menyontohkan, Pemerintah Kota Surabaya yang sudah terbuka dalam melaksanakan lelang dengan menggunakan E-Government.

Tidak hanya itu, Kementerian Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Prov Jatim juga menerapkan E-Government, yakni melaksanakan pendaftaran haji dengan online. “Ini merupakan langkah tepat dan diharapkan masyarakat luas,” tuturnya.

Contoh lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKB) Prov Jatim kini berkerjasama dengan 14 kab/kota untuk member pelayanan kepada PNS yang pensiun atau naik tingkat. “Upaya pemerintah provinsi ini tentu harus didukung oleh kab/kota setempat. Sebab saat ini yang melaksanakan online berjumlah 14 kab/kota. Sedangkan 24 kab/kota belum melaksnakan. Kami berharap BKD Jatim segera mencarikan solusinya agar 24 kab/kota siap melaksnakan e-Government ini,” katanya.

Dengan melaksanakan E-Govement, diharapkan dapat menjaring investor masuk ke Jatim. Artinya investor dapat mengetahui seluruh proses adminitrasi perizinan melalui online, mulai dari kepastian waktu, proses yang jelas, dan biaya yang dicantumkan secara transparan.
Untuk itu, melalui Rapat Singkronisasi Program Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini diharapkan ada keterpaduan dan kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kab/kota.(Bersambung/Ronny

HUT PT PN XI DENGAN SEDERHANA

BILD SURABAYA- Pada Hari 18 Maret 2010 Pukul 08:18:22 WIB PT Perkebunan Nusantara (PT PN) 11(PERSERO) merayakan HUT ke 14 di Empire Place Surabaya

PTPN XI merupakan BUMN Agribisnis (Perkebunan) dengan core business melalui pengoperasian 16 pabrik gula, 1 Pabrik Alkohol & Spiritus, 1 Pabrik Karung dan 4 Rumah Sakit di Jawa Timur.

PT PN XI Berdiri Pada Tanggal 18 Maret 1996;Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996;PT PN XI milik Pemerintah RI :100.00%;Memiliki Kantor PusatL:Jl. Merak No.1 Phone 031.3524596-99 Faksimili : 031.3532525 Email : ptpn11@ptpn-11.com Website : www.ptpn-11.com Surabaya 60175;Memiliki Kantor Cabang Jalan Bendungan Jatiluhur 83 Bendungan Hilir Phone :021-57210183 Fax : 021-5731941 email : loptpn11@yahoo.com Jakarta

PT PN XI bergerak dalam bidang:Industri Gula, Alkohol & Spiritus, Rumah Sakit dan Pabrik karung (Goni & Plastik). Industri gula dengan bahan baku tanaman tebu dan tetes. Tetes sebagai bahan baku untuk menghasilkan alkohol dan spiritus. Jasa Rumah Sakit untuk melayani karyawan dan masyarakat sekitar. Karung untuk kemasan gula dan komoditas lain.

PT PN XI memiliki Visi :Menjadi badan usaha yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan stake-holders secara berkesinambungan.Dan Misi :Menyelenggarakan kegiatan agribisnis, utamanya yang berbasis tebu, melalui
pemanfaatan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya

Bertujuan :untuk turut melaksanakan dan meunjang kebijakan Program Pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya di subsektor pertanian dalam arti seluas-luasnya dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berlandaskan kepada azas : Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional melalui upaya peningkatan produksi dan pemasaran dari berbagai jenis komoditi Perkebunan,Memperluas lapangan kerja dalam rangkat peningkatan taraf hidup rahyat
memelihara sumber daya alam dan lingkungan, air dan kesuburan tanah

Pada saat ini, jumlah karyawan PT PN XI sebanyak 15.889 orang dengan komposisi sebagai berikut :Golongan III-IV (Pimpinan) – 646 orang,Golongan I-II (Pelaksana) – 6.697 orang,Kampanye (Musiman) – 4.972 orang,Pekerja Kontrak
Waktu Terbatas 12 bulan – 354 orang,Pekerja Kontrak,dalam Masa Giling – 2.856 orang
Honorer – 564 orang; Sedangkan bila bila dilihat dari kualifikasi pendidikan akan tampak :SD – 4.034 orang (25,39%),SMP – 3.626 orang (22,82%),SMA/ SMK – 6.687 orang (42,08%),Diploma III – 554 orang (3,49%),Sarjana (S-1) – 928 orang (5,84%),Pascasarjana (S-2) – 60 orang (0,38%).


PT PN XI juga memiliki Rumah Sakit, Melayani :Rawat Jalan, UGD & Poliklinik,Rawat Inap,Penunjang Medis : Laboratorium, Fisioterapi, Hemodialisa, CT-Scan, Radiologi,Kamar Operasi, Bersalin, Apotik

Rencana Kerja PT PN XI mendatang
PABRIK KARUNG PLASTIK Periode : year,2004 – 2005;Description :Pendirian Pabrik Karung Plastik untuk Kemasan Gula 50 Kg;Target :Kapasitas terpasang ... lembar/tahun,Proyek Industri Gula Terpadu Periode : year,2006 – 2010,Description: berdasarkan kebutuhan gula di Indonesia yang terpenuhi oleh produksi dalam negeri, kementerian BUMN mempunyai tekad untuk menjadikan Propinsi Jawa Timur menjadi Lumbung Gula; Dalam Waktu Dekat segera akan dibangun 1 Pabrik Gula di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dengan target kapasitas giling terpasang 10.000 ton cane day (tcd) yang membutuhkan areal tebu sekitar 14.000 ha. Pabrik gula ini diperkirakan akan menyumbang persediaan gula nasional sekitar 80.000 ton gula per tahun. (Ronny & Tia)

PERINTAH KOTA SURABAYAMEMBERIKAN PELATIHAN GRATIS KEPADA MASYARAKAT SURABAYA

BILD SURABAYA-Pada Hari 18 Maret 2010 Pukul 10 WIB Dinas Tega Kerja (DISNAKER) Kota Surabaya mengadakan kegiatan“Pelatihan Leterampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Penampilan Tenaga Kerja Siap” di Gedung Badan Diklat PU JATIM. di buka oleh WALI KOTA Surabaya.

Kepala DISBAKER Bpk Spii meminta kepada para perserta untuk memanfaatkan kesempatan ema ini dengan sebaik-baiknya,karena pelatihan ini ini untuk mencerdaskan Bpk/Ibu sendiri. Tanpa kepintaran & keterampilan Bpk/ibu tidak bisa

SOSIALISASI KONGRES SDG DILAKUKAN DUA TAHAP

BILD SURABAYA-Pada Hari Rabu, 17 Maret 2010 Pukul 10:26:31WIB Proses sosialiasi pelaksanaan Kongres III Komisi Daerah (Komda) Sumber Daya Genetik (SDG) se-Indonesia 2010, yang akan digelar di Jatim dilakukan dua tahap dalam bentuk penyebaran leaflet. Pertama dilakukan pada akhir Maret dan kedua dilakukan pada pertengahan April mendatang.

Ketua Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Jatim, Dr Ir Wiwik Heny Winasih MSi saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (17/3) menjelaskan, sosialisasi akan dilakukan oleh komisi nasional yang dikirimkan pada seluruh Komda provinsi se-
Indonesia dan pada Balitbangda atau Bappeda.

Ia menuturkan, dari leaflet yang disebarkan nanti diinformasikan terkait konsep acara kongres, waktu dan tempat pelaksanaan, dan terutama ketersediaan komda untuk menjadi peserta. “Dari hasil sosialisasi tahap pertama nanti baru ditindaklanjuti pada tahap sosialisasi kedua untuk memastikan jumlah peserta yang bersedia hadir,” ungkapnya.

Untuk kepastian jumlah peserta, menurut dia, baru bisa diketahui pada akhir April. Pasalnya, hingga kini pihaknya hanya fokus pada persiapan teknis pelaksanaan. “Minimal H-1 bulan sudah ada kepastian jumlah peserta dari seluruh komda se-Indonesia,” tuturnya.

Wiwik mengatakan, dari hasil koordinasi internal Balitbang Jatim selaku koordinator kegiatan, kini telah dijadwalkan pelaksanaannya pada 27-29 Juli mendatang. Rencananya, untuk tempat penyelenggaraan hingga kini masih dirancang. Namun, kata dia, sejauh ini kami telah membuat estimasi lokasi kegiatan di Hotel Singgasana Surabaya.

Selain itu, kini pihaknya juga telah mengajukan Surat Keputusan pada Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo melalui Biro Hukum. ”Pengajuan itu terkait revisi SK Komda Plasma Nutfah Jatim yang sebelumnya telah ada untuk menjadi Komda SDG Jatim,” katanya.
Perubahan nama Komda itu, ujar dia, adalah tidaklanjut dari usulan dari Komisi Nasional SDG yang telah memberikan instruksi perubahan nama sebelum pelaksanaan kongres berlangsung enam bulan ke depan. ”Proses pengajuan telah kami kirimkan Senin (25/1) dan kini masih diproses di Biro Hukum,” tuturnya.

Melalui kongres ini, ia berharap kerjasama antar komda atau dengan komnas dalam bentuk saling tukar menukar informasi tentang pengelolaan Plasma Nutfah di masing-masing daerah bisa dilakukan. Selain itu, kongres juga dilakukan untuk meningkatkan jejaring kerja antar Komda ataupun dengan Komnas termasuk implementasi data base sistem informasi plasma nutfah atau sumber daya genetik. (Ronny & Tia)

Kementerian PP dan PA dalam Sidang Sesi ke 54 Commision on the Status of Women
BILD New York- Pada Hari Jumat, 05 Maret 2010 Pukul 16:33 WIB Pada hari ketiga Sesi ke 54 Conference on the Status of Women (CSW), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengikuti acara peringatan Hari Perempuan Internasional yang diselenggarakan di Gedung PBB, New York pada hari Rabu 3 Maret 2010.

Dalam acara tersebut Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki Moon menyatakan kemajuan yang terlihat dalam berbagai sektor untuk pemberdayaan perempuan, dimana banyak negara mengimplementasikan kebijakan serta legislasi yang mendukung keseimbangan gender serta kesehatan reproduksi.

Beliau melanjutkan bahwa isu pemberdayaan perempuan telah menjadi salah satu dari tujuh area prioritas PBB pada tahun 2010 yang antara lain mencakup isu hak asasi manusia, negosiasi perihal perubahan iklim serta memperkuat kapasitas sistem manajemen PBB agar dapat mengikuti perkembangan zaman.
Hari Perempuan Internasional sebetulnya jatuh pada hari Senin, 8 Maret 2010, akan tetapi PBB sudah memulai memperingatinya pada waktu bersamaan dengan rangkaian acara Sesi ke 54 CSW.

Sesi konferensi ini diikuti oleh 2000 perempuan dari berbagai kelompok masyarakat, NGO dan pemerintah berbagai negara. Dalam kesempatan kali ini, agenda konferensi adalah dalam rangka meninjau perkembangan hak perempuan sejak Deklarasi Beijing pada tahun 1995.

Dalam kesempatan lain, Meneg PP & PA melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Eksekutif UNFPA, Thoraya Obaid. Bertempat di kantor UNFPA, pembicaraan antara kedua belah pihak menghasilkan berbagai konklusi positif.

Thoraya mengungkapkan UNFPA telah memberikan bantuan untuk beberapa kegiatan KPP & PA melalui program UNFPA “7th Cycle Country Programme”, adapun UNFPA mengapresiasi perkembangan pemberdayaan perempuan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah berkerjasama dengan kelompok perempuan.

UNFPA menekankan dukungannya untuk memulai bantuan kepada Indonesia dalam rangka “8th Cycle Country Programme” untuk 2010. Bantuan tersebut antara lain berupa bantuan untuk pusat pelayanan korban kekerasan, penyusunan buku tentang praktik terbaik (best practices) pelaksanaan anggaran yang responsif gender. Kamis, 4 Maret ini Meneg PP & PA direncanakan untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia bertempat di KJRI New York.Fax (021) 3805562, 3805559

Hubungi Kami:
Jalan Merdeka Barat No.15 JAKARTA 10110
Tlp (021) 3805563, 3842638

BIRO KEUANGAN AKAN DIUBAH JADI BPKAD

BILD SURABAYA-Pada Hari Rabu, 17 Maret 2010 Pukul 13:26:31WIBBeban kerja di Biro Keuangan dinilai sudah terlalu berat, sehingga diperlukan wadah atau institusi yang lebih besar. Untuk itu Biro Keuangan akan diubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.

“Saat ini, upaya itu memasuki tahap pematangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Biro Organisasi Setdaprov Jatim. Proses penyelesaian sudah 60 persen," ujar Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Drs Sukardo MSi di kantornya, Rabu (17/3).

\Dia menuturkan, jika Raperda selesai akan diserahkan gubernur kepada DPRD Jatim melalui Biro Hukum, untuk dibahas lebih lanjut.

Menurut Sukardo, gubernur telah menyetujui adanya perubahan itu, dan kemungkinan besar perubahan dilakukan tahun ini. Dengan demikian Biro yang saat ini jumlahnya ada 12 akan menjadi 11.

Dia menjelaskan, BPKAD Jatim akan memiliki sekretaris dan lima bidang. Setiap sekretaris dan bagian memiliki tiga sub bidang. Namun khusus untuk Bagian Keuangan dan Aset akan masuk ke Biro Umum.

Salah satu tugas berat yang diemban Biro Keuangan saat ini adalah bidang aset daerah. Untuk itu, dengan adanya pengembangan biro ke badan, pengelolaan asset diharapkan akan lebih optimal.

Selain itu, Biro Keuangan juga harus merancang APBD Jatim, melaksanakan kebijakan ABPD dan menangani anggaran tiap tahun yang jumlahnya semakin besar. Perubahan ini, menurut dia, masih memungkinkan dan tak menyalahi aturan, serta sesuai dengan PP 41/2007 dan Permendagri 57/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

"Semuanya tak menyalahi aturan, bahkan dengan diubahnya biro menjadi badan, kewenangannya nanti akan lebih besar. Karena biro hanya bersifat administratif, sedangkan badan berfungsi pendukung kebijakan," katanya.

Kantor BPKAD diperkirakan tidak jauh dari lingkungan Setdaprov Jatim, sebab BPKAD harus sering malakukan koordinasi dengan Setdaprov. “Mungkin akan ditempatkan di Kantor Kasda (Jalan Sulung) yang saat ini ditempati Kantor Cabang Bank Jatim," katanya.

Tak hanya Biro Keuangan yang akan diubah menjadi badan, rencananya Badan Penanaman Modal (BPM) Jatim juga akan digabung dengan Unit Pelayanan Perzininan Terpadu (P2T). Kemungkinan, namanya akan berubah menjadi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPM) Jatim. "Perubahan ini mungkin dilakukan tahun depan," tutur Sukardo. (Ronny & Tia)

Kebijakan Otoritas Jerman Buru Pajak,Ratusan Orang Kaya Jerman

BILD Berlin-Pada Tanggal 20 Februari 2008 Wartawan BILD RI mendapatkan informasi dari CNN & Deutsche TV

Pada Tanggal 19 Februari 2008 Kementerian Keuangan Jerman mengatakan Otoritas Jerman tengah memburu pembayaran pajak 1.000 orang kaya yang diduga menyembunyikan kekayaan mereka di Liechtenstein,

Seperti dikutip dari situs resmi CNN, Jurubicara Kementerian Keuangan Stefan Olbermann mengatakan, pemerintah telah membayar lebih dari 6 juta dolar AS untuk sebuah DVD, yang dicuri dari sebuah bank di Liechtenstein dan berisi nama-nama orang penting di Jerman yang diduga terlibat dalam penggelapan pajak.

Tersangka yang paling penting sejauh ini adalah mantan CEO Deutsche Post Klaus Zumwinkel, yang kini telah mendekam di tahanan. Pihak kepolisian juga telah menggeledah rumah dan kantornya di Deutsche Post pekan lalu.

Zumwinkel diduga telah menghindari pembayaran pajak sebesar sekitar 1,5 juta dolar AS dengan cara menginvestasikan kekayaannya pada sebuah institusi di Liechtenstein, sebuah negara kecil di antara Swiss dan Australia, ujar Jurubicara penyelidik pemerintah, Bernd Bieniossek.

Kepolisian Jerman kini tengah menggeledah rumah dan bank-bank di seluruh wilayah Jerman, serta meminta kepada mereka yang terlibat untuk menyerahkan diri ke polisi. Bank investasi, Metzler mengatakan, polisi telah menggeledah kantor mereka di Frankfurt dan Berlin kemarin. Mereka juga telah menyerahkan seluruh data nasabah mereka kepada Polisi.

Menurut Olbermann, Otoritas Jerman menganggap DVD yang berisi data orang-orang kaya tersebut sebagai bukti yang sah, meskipun dinas intelijen Jerman membelinya dari orang yang telah mencuri dari Bank LGT, di Liechtenstein.

Pemerintah Jerman menganggap, negara yang menganut rezim pajak sangat longgar itu memiliki peran yang tidak kecil karena mengizinkan para penghindar pajak memarkir dana mereka di sana.

PM Liechtenstein, Otmar Hasler berencana tiba di Berlin dan mengadakan pembicaraan dengan Kanselir Angela Merkel, Menkeu Peer Steinbrueck, dan Mendagri Wolfgang Schaeuble.

Merkel diperkirakan akan mendesak Liechtenstein untuk bersikap lebih tegas untuk memecahkan masalah penggelapan pajak itu. Zumwinkel mundur sebagai CEO Deutsche Post, salah satu perusahaan jasa logistik terbesar di dunia pada Jumat lalu (15/2), Deutsche Post telah menunjuk CEO yang baru pada Senin (18/2), yaitu Frank Appel. (DEUTSCHE TV)

Seekor Anjing Telan Berlian Seharga US$ 20 Ribu

BILD AS-Pada Hari Senin, 15 Maret 2010 Pukul 13:08 WIB Seekor anjing bernama Soli
membuat heboh. Bagaimana tidak, anjing ini menelan sebuah berlian seharga US$20 ribu, atau hampir Rp200 juta. Pemilik toko perhiasan menjadi sangat panik akibat ulah soli ini. (CNN)