Gebyar – gebyar globalisasi dengan selera hidup konsumtif (affluency) mendapat tempat di Indonesia. Kesan kuat pun terasakan, banyak penguasa daerah perkotaan telah mereduksi makna pembangunan menjadi sekadar hadirnya mall, super market, hyper market dan semacamnya. Ibaratnya bagi mereka pembangunan ada bila muncul resto hamburger dan pizza, ice-cream Amerika dan bakery Eropa dengan papan – papan nama yang serba bahasa Inggris. Citra-rasa yang menjerumuskan ini tentu muncul barang kali karena pemahaman keliru akan makna pembangunan.
Kemiskinan Akademis
Ternyata sebagian teman – teman kampus menyukai selera macam ini di kota – kota besar, yang mendukung pembangunan semacam ini, yang bagi sebagian dari kita menyebutnya sebagai suatu kemiskinan akademis (academic poverry). Sebagian lagi yang teguh mempertahankan kepentingan nasional, mencemaskan ketergusuran pasar – pasar rakyat dan tradisional oleh pasar – pasar mewah yang serba western itu.
Akibatnya nyata: demi mall, super market, hyper market dan tentu demi hotel mewah dan pemukiman super mewah, maka pembangunan telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Transfer pemilikan, terutama tanah, dan si lemah kecil kuat makin intensif dan masif, merambat menjadi sindroma terbentuknya the landless massive crowds. Lebih dari itu pembangunan tak segan – segan menggusuri makam – makam keramat, situs – situs peradaban bangsa, pusaka – pusaka sosial kultural (socio-cultural heritages) oleh keterdiktean para pengejar rente ekonomi.
Modernisasi semu ala westernisasi cekak ini menjadikan cita – cita “pembangunan Indonesia” tereduksi sekadar menjadi “pembangunan di Betawi” dan barang kali pula “pembangunan Surabaya” telah pula menjadi sekadar “pembangunan di Surabaya”. Anak negeri hanya sekadar menjadi penonton (passive spectator). Lalu negeri kita di bangun oleh insting rakus bangsa lain.
Tentu tidak ada larangan membangun mall atau super-mall, namun sekaligus harus dikenakan syarat – syarat yang menghormati dan tidak mematikan baik hak sosial-politik maupun hak sosial-ekonomi rakyat. Pemda sebagai memberi izin pembangunan mall, maka kekuasaan memberi izin haruslah disertai dengan hak (dan kemampuan) menata dan mengatur demi kesejahteraan rakyat. Misalnya, 80 persen produk yang dijual di mall haruslah produk lokal dan produk dalam negeri, dan 40 persen tempat di dalam mall disediakan untuk usaha – usaha kecil termasuk PKL – PKL dengan biaya kios (lapak) yang terjangkau. Sekaligus Pemda menyantuni mereka sehingga hak sosial-politik dan sosial-ekonomi rakyat dapat mentransformasi diri menjadi peningkatan harkat-martabat sosial-kultural mereka.
Dengan demikian itu mall bisa memberi citra sebagai pameran Indonesia, sebagai “the indonesia’s presence”, menyajikan produk – produk lokal atau nasional yang pilihan, bukan tempat pameran barang – barang serba impor, bukan merupakan benteng dan dominasi ekonomi asing. Lalu mall menjadi kebanggaan dan identitas kota – kota kita.
Kadang – kadang kita bertanya, apakah setelah 66 tahun merdeka kita masih sulit melepaskan diri dari keminderan dan tetap sebagai inlander yang kelas-kambing? Lalu tetap mudah kagum, gampang tunduk terhadap yang serba Barat atau serba asing? Kapan pejabat – pejabat negari kita bisa menyadari bahwa rakyat nyalah yang harus kita bangun? Rakyatlah yang primus, bukan investor atau pemodal ekonominya. Artinya di dalam pembangunan posisi rakyat adalah “sentral substansial”. Hanya dari memahami posisi rakyat yang begini, maka akan dapat ditegakkan bahwa rakyat harus senantiasa “terbawa serta” dalam pembangunan, tidak tertinggal, tidak digusuri, tidak terposisikan menjadi “marginal residual”.
Kelengahan Kultural Terhadap Humanism
Di Indonesia saya sengaja menhindari makanan – makanan asing karena rezeki yang saya peroleh di Indonesia harus saya belanjakan di Indonesia, agar “nilai tambah ekonomi” yang terjadi di Indonesia, tetap tertinggal di Indonesia, dan untuk masyarakat Indonesia. Bila kita mengkonsumsi pisang gorengnya ibu – ibu penjaja makanan, maka ibu – ibu itu akan bisa membayar biaya sekolah anak – anaknya. Bolehlah kita memilih minum obat herbal semacam “tolak angin” bila terkena flu, karena dibelakangnya berjejer serentetan kerja keras para anak negeri, petani – petani jahe, daun cengkeh, kayu ules, adas pulowaras, daun po’o (mint) dan aneka herbal.
Tulisan ini tidak bermaksud melarang mengkonsumsi makanan asing yang kandungan impornya tinggi, sekadar mewaspadai jangan sampai terbentuk kebiasaan (membentuk food habit) yang menyisihkan kehidupan makanan lokal produksi dalam negeri.
Usaha – usaha makanan asing, yang tanpa syarat Indonesianisasi diizinkan oleh penguasa perizinan, jelas merupakan proses pemiskinan (impoverishment) dan pelumpuhan (disempowerment) terhadap usaha – usaha rakyat. Mengapa maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak nampak cinta produk dalam negeri, di pesawat menyajikan coklat Kit – Kat impor, bukan bakpia Yogya, wingko Babat atau dodol Garut? Demikian mengapa pula disajikan berbagai juice impor, bukan teh kotak atau juice buah domestik? Presiden Obama meminta rakyat Amerika untuk “by American” belihlah produk Amerika, bukan disertai berbagai nasional macam itu merupakan suatu “kelengahan moral”.
Apa itu Pembangunan?
Pembangunan bukan lagi sekadar memperbesar “kue pembangunan” (GDP – Produk Domestik Bruto), bahkan tidak lagi sekadar bagaimana membagi kue pembangunan secara adil. Pola pikir semacam ini tidak saja telah menjadi kelengahan pola pikir (academic ignorance) para penghuni kampus kita. Maka pembangunan justru menyangkut jenis kue pembangunan itu sendiri, menyangkut pola produksi yang akan mendikte pola konsumsi. Apakah kita membuat “kue tart” dengan bahan – bahan impor (high import contents yang tidak bisa di produksi di dalam negeri), apakah kita membuat “tumpeng” sebagai kue pembangunan yang penuh dengan bahan – bahan lokal (local contents) yang diproduksi oleh rakyat kita sendiri, yang berarti partisipasi dan emansipasi rakyat yang lebih luas, yang pasti akan lebih memakmurkan rakyat?
Pembangunan juga dituntut menjadi upaya peningkatan dan perluasan kemampuan produktif (productive capability) rakyat, sehingga proses pembangunan harus diartikan sebagai proses pemberdayaan rakyat. Apakah rakyat telah kita berdayakan (dicerdaskan kehidupannya) sebagaimana pesan konstitusi?
Lebih dari itu pembangunan harus pula bermakna sebagai peningkatan pemilikan (wealth) oleh rakyat, pemilikan merupakan sumber kemakmuran dan kesejahteraannya. Pembangunan harus menghentikan proses pemiskinan dan pelumpuhan terhadap rakyat, rakyat harus benar – benar “ikut memiliki” (melu handarbeni), rakyat menjadi share holder, bukan sekadar stake holder. Kepemilikan kios – kios pasar mereka sirna, pindah tangan ke developers, karena kelengahan moral-kultural perbankan yang memberi kredit pengembangan kepada sang developers bukan kepada rakyat pengguna kios.
Lebih dari itu, pembangunan tidak saja harus menghasilkan “nilai tambah ekonimi”, tetapi juga sekaligus “nilai tambah sosial-kultural”. Artinya, seperti dikatakan Mohammad Hatta, pembangunan harus bertitik – tolak dari proses humanisasi, proses ditingkatkannya harkat martabat manusia, tumbuhnya harga diri, kemandirian, serta terjaganya kebahagiaan rakyat. Singkat kata, kita harus “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan sekadar “mencerdaskan otak bangsa”. Tanpa memahami titik tolak ini, mka akan terjadi proses minderisasi (inferiorization) terhadap rakyat. Rakyat akan terlentang tanpa jati diri. (GURU BESAR FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA)
+1.jpg)
