Pemprov Jatim Bangun Rusun di Stren Kali

BILD Surabaya - Jumat, 29 Mei 2009 Pukul 9:42:58wib Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera membangun rumah susun (rusun) di kawasan setren Kali Surabaya, yang diperuntukkan bagi korban penggusuran yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, beberapa waktu lalu.
"Ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah warga yang mendirikan bangunan di setren kali. Kalau perlu, warga sendiri yang membongkar bangunannya dan mereka pindah ke rusun, sehingga tidak ada istilah penggusuran lagi," kata Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, program tersebut sampai saat ini masih dikoordinasikan dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), agar bersedia membiayai pembangunan rusun tersebut, terlepas setelah bangunan itu jadi, rusun tersebut berstatus sewa (rusunawa) atau rusun milik pribadi (rusunami).
"Kami sudah mengajukan anggaran pembangunan rusun setren kali ini pada Pak Menteri. Kalau nanti Pak Menteri belum bisa menyanggupi, Pemprov Jatim akan membangun sendiri dengan menggunakan anggaran Perubahan APBD," katanya menjelaskan.
Bahkan sampai saat ini, pihaknya sudah meminta Dinas Pengairan Jatim menyediakan tanah di pinggir sungai yang layak dan cukup aman untuk dibangun rusun. Nantinya, rusun tersebut dibangun pada lahan di luar 11 meter dari bibir sungai, sebagaimana Keputusan Departemen Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah.
Soekarwo menambahkan, pihaknya menginginkan rusun yang akan dibangun tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas listrik, air bersih, dan sanitasi yang baik, sehingga tidak ada kesan kumuh.
Bahkan jika ada tanah lebih, lanjutnya, bisa dilengkapi dengan fasilitas usaha, seperti untuk sentra pedagang kaki lima (PKL) atau usaha kecil lainnya.
"Prinsipnya kami tidak sekadar mengusir warga setren kali, tetapi kita memberikan fasilitas pada mereka untuk menempati rumah layak huni dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan," katanya menuturkan.
Pada tahap awal ini, ada dua lokasi di sekitar Kali Wonokromo yang mulai diirintis perencanaan pembangunannya. Tetapi itu pun masih menunggu studi kelayakan, termasuk jalan masuk ke lokasi rusun.
"Anggaran yang kita rencanakan untuk satu rusun senilai Rp10 miliar. Jika nanti akan membangun dua unit, maka kita butuh sektar Rp20 miliar. Jika pemerintah pusat tidak bersedia membiayai pembangunan rusun ini, kami langsung atasi dengan APBD Jatim," katanya menegaskan.
Sementara itu, Sumarto, warga yang tinggal di setren kali sekitar Jalan Baratajaya, menilai mendukung program tersebut.
Namun, dia meminta pemerintah memberikan tarif sewa semurah mungkin. "Kalau tarifnya mahal, saya tidak mungkin bisa sewa di sana," kata pria yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung itu.
Ia berharap, rusun tersebut tidak hanya menampung warga yang tergusur, tetapi juga mempertimbangkan usaha yang selama ini dijalankan oleh warga setren kali.(Ronny & Tia)