PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH LEBIH CEPAT 60% DARI BANK KONFENSIONAL

BILD SIDOARJO- Pada Hari Jum’at 12 Maret 2010 Pukul 18 WIB Asiosiasi Baitul Maalwat Tamwil (BMT) Mengadakan Kongres ke 2 di Hotel utami Surabaya

Baitul Maalwat Tamwil (BMT) merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang berskala mikro. Operasionalnya diharapkan bisa memberikan pelayanan pada masyarakat di tingkat pedesaan atau kecamatan.

Saat ini, BMT lebih banyak berbentuk koperasi syariah (kopsya) yang izin operasionalnya melalui Dinas Koperasi di tingkat Kabupaten. Dan sudah memiliki kantor dari 30 Kantor Cabang

kaitannya dengan bagaimana caranya kita memasarkan produk tabungan yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan syariah (LKS), semacam Bank Syariah, Koperasi Syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Memang betul ada yang berbeda antara operasional lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan konvensional, nasabah deposan atau penabung memperoleh imbalan dalam bentuk bunga simpanan. Sedangkan dalam lembaga keuangan syariah, nasabah deposannya memperoleh imbalan dalam bentuk bagi hasil.

Ada yang berbeda antara bunga dan bagi hasil. Imbalan bunga dalam lembaga keuangan konven-sional cenderung bersifat fix. Berbeda dengan sistem bagi hasil yang berkecendurungan mengalami fluktuatif atau naik-turun. Bisa jadi, jika hasil investasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT mengalami keuntungan banyak, maka bagi hasilnya juga banyak. Sebaliknya, jika hasil investasinya sedikit, maka keuntungan yang dibagi juga sedikit.

Aada satu penelitian yang menarik tentang motivasi nasabah untuk menabung di sebuah bank yang dapat dijadikan acuan dalam membuat produk tabungan pada lembaga keuangan syariah. Diantara hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu motivasi utama dari nasabah menabung adalah untuk keamanan (safety) dari aset kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan motivasi berikutnya bagi nasabah dalam menabung adalah memperoleh keuntungan atau investasi.

Dalam kondisi seperti ini, bagi lembaga keuangan syariah perlu strategi pemasaran yang bagus untuk meraih nasabah deposan agar dapat bersaing dengan sistem pemasaran yang selama ini dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Ada beberapa kiat ataupun strategi yang dapat dikembangkan dalam meraih jumlah nasabah pada lembaga keuangan syariah.

Pertama, kemasan produk yang menarik. Sebagai bagian dari industri jasa, produk tabungan perlu didesain dengan kemasan yang menarik agar dapat dinikmati oleh calon nasabah. Dalam hal ini, produk tabungan tersebut harus didesain dengan berbagai keunggulan dan kelebihan. Lain dari itu, produk tersebut dapat dibedakan dengan produk tabungan yang lain. Bisa jadi produk itu memberikan tambahan bonus-bonus tertentu yang merangsang nasabah untuk ikut serta menabung. Contoh, nama produk Tabungan Amanah, dengan bonus seekor kambing atau sapi untuk korban idul adha bagi nasabah yang saldo minimalnya tiap bulan Rp. 500.000,-

Kedua, memantapkan pemahaman. Maksudnya, pihak lembaga keuangan syariah, khususnya bagian marketing dituntut untuk berperan aktif memberikan informasi tentang karakteristik produk tabungan pada lembaga keuangan syariah. Peran ini merupakan bagian ‘dakwah’ ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produk yang dimilikinya. Salah satunya adalah meyakinkan kepada customer bahwa kelebihan dari produk tabungan bagi hasil memungkinkan keuntungan (profit) yang lebih besar dibanding dengan bunga.

Ketiga, memberikan bukti dan keyakinan. Saat ini, tidak jarang praktek lembaga keuangan syariah yang dituduh tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Tuduhan semacam ini harus dihilangkan dengan memberikan bukti bahwa praktek lembaga keuangan syariah pada hakekatnya tidak hanya menjadikan kata syariah sebagai label, tetapi betul-betul diaplikasikan dengan sebenarnya. Bukti ini akan menjadikan nasabah semakin mantap untuk menabung dan bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Pada dasarnya kalau kita melihat hasil surve motivasi menabung di atas, diperoleh bahan yang menarik untuk dipedomani bahwa kecenderungan nasabah untuk menabung lebih banyak didasarkan kepada faktor keamanan (safety). Artinya, pihak lembaga keuangan syariah dituntut lebih ekstra berhati-hati dalam mengelola dana pihak ketiga (DPK). Dalam hal ini, perlu diperhatikan faktor keamanan dana nasabah yang ditabung di lembaga keuangan syariah. Semakin amanah dalam mengelola dana deposan, akan semakin memberikan kepercayaan pada nasabah untuk menabung.

Ada lembaga koperasi syariah yang beroperasi di masyarakat. Tepatnya, biasa disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Keberadaan koperasi syariah termasuk masih baru, jika dibandingkan dengan eksistensi BMT. Karena keberadaan BMT relatif sudah lama, hampir bersamaan dengan adanya bank syariah. Bahkan, ada yang berpendapat, BMT mengawali kelahiran bank syariah.

Fenomena BMT dan koperasi syariah merupakan bagian dari model lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Keduanya, memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat menengah ke bawah, yaitu dengan memberikan pembiayaan pada skala mikro (kecil). Permasalahan yang terjadi di BMT saat ini, terletak pada legalitas hukumnya. Realita yang terjadi selama ini, legalitas eksistensi BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Rancangan Undang-Undang LKMS yang selama ini dapat diharapkan untuk menjadi payung hukum BMT belum juga ada kejelasannya. Jika RUU LKMS sudah disahkan, maka keberadaan BMT dapat dicantolkan di UU LKMS.

Melihat kondisi seperti di atas, agar BMT tidak dianggap sebagai lembaga keuangan yang ilegal (gelap), akhirnya beberapa BMT beroperasi dengan berbadan hukum koperasi, yaitu dengan cara mendaftarkan operasionalnya ke Kantor Dinas Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten atau Kotamadya. Dalam hal ini, dapat disebut “bajunya” koperasi sedang “tubuhnya” BMT.

BEDAH KOPERASI BIASA DGN BMT

Sesungguhnya dalam operasionalnya, antara BMT dan KJKS tidak terlalu banyak perbedaannya. Sebagai lembaga keuangan, keduanya mempunyai fungsi yang sama dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Istilah-istilah yang digunakan juga tidak ada bedanya. Dalam proses penghimpunan dana, keduanya menggunakan istilah simpanan atau tabungan. Begitu pula dalam penyaluran danya, keduanya menggunakan istilah pembiayaan. Sedang syarat pendirian kedua lembaga tersebut mengharuskan minimal 20 orang.

Selain itu, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pada pasal 25 ditegaskan bahwa operasional KJKS juga memungkinkan untuk melaksankan fungsi ‘Maal’ dan fungsi ‘Tamwil’, sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh BMT. Dalam hal ini, KJKS harus dapat membedakan secara tegas antara fungsi ‘Maal’ dan fungsi ‘Tamwil’.

Adapun yang sedikit membedakan dalam pelaksanaannya, pada BMT memungkin-kan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak yang belum menjadi anggota BMT. Sedangkan, dalam operasional KJKS, penyaluran dananya hanya diperuntuk-kan pada pihak yang telah terdaftar menjadi anggota KJKS. Dalam hal ini, KJKS hanya diperkenankan memberikan pembiayaan kepada anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Adanya koperasi syariah (KJKS) yang telah menjadi salah satu program Kementerian Negara Koperasi dan UKM merupakan solusi bagi pemecahan kebuntuhan legalitas BMT. Sehingga, diharapkan BMT-BMT yang saat ini belum berbadan hukum dapat mengkonversi menjadi koperasi syariah.

Untuk lebih jelasnya tentang BMT, sahabat Budiyono bisa menghubungi Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) d/a. ICMI Center Lt 4 Jl. Warung Jati Timur No 1 Kalibata-Pancoran Jakarta Selatan 12740 Telp. 021-79180980/79192310. (Ronny & Tia)