E-GOVERNMENT DIHARAPKAN MAMPU BERIKAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK

BILD SURABAYA-Pada Hari Senin, 22 Maret 2010 Pukul 09:05:09WIB
Dinas Kominfo JATIM mengadakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kominfo se-Jatim, di Hotel Utami Surabaya. Tapi tidak sesuai dengan Pemberitaan selama ini dengan kenyataannya;seperti pemberitaan di www.kominfo.jatimprov.go.id yaitu deengan tema
E-GOVERNMENT DIHARAPKAN MAMPU BERIKAN PELAYANAN PUBLIK TERBAIK

Program E-Goverment yang sudah mulai dilakukan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas dan para investor.
Ini dikatakan dalam sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr Soekarwo yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Dr Rasiyo MSi saat membuka acara Penyerahan Penghargaan Penerapan E-Government 2009 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kominfo se-Jatim, di Hotel Utami Surabaya, Senin (22/3).

Rasiyo mengatakan, kesungguhan dan konsisten dalam kinerja aparatur dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, peran pemerintah tidak lagi terlalu dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi ada keharusan untuk memberikan peluang sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa.

Program E-Goverment selalu didengungkan Gubernur dan Wakil Gubernur di setiap kesempatan. Dengan harapan, membawa citra sebagia abdi negera yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dia menyontohkan, Pemerintah Kota Surabaya yang sudah terbuka dalam melaksanakan lelang dengan menggunakan E-Government.

Tidak hanya itu, Kementerian Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Prov Jatim juga menerapkan E-Government, yakni melaksanakan pendaftaran haji dengan online. “Ini merupakan langkah tepat dan diharapkan masyarakat luas,” tuturnya.

Contoh lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKB) Prov Jatim kini berkerjasama dengan 14 kab/kota untuk member pelayanan kepada PNS yang pensiun atau naik tingkat. “Upaya pemerintah provinsi ini tentu harus didukung oleh kab/kota setempat. Sebab saat ini yang melaksanakan online berjumlah 14 kab/kota. Sedangkan 24 kab/kota belum melaksnakan. Kami berharap BKD Jatim segera mencarikan solusinya agar 24 kab/kota siap melaksnakan e-Government ini,” katanya.

Dengan melaksanakan E-Govement, diharapkan dapat menjaring investor masuk ke Jatim. Artinya investor dapat mengetahui seluruh proses adminitrasi perizinan melalui online, mulai dari kepastian waktu, proses yang jelas, dan biaya yang dicantumkan secara transparan.
Untuk itu, melalui Rapat Singkronisasi Program Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini diharapkan ada keterpaduan dan kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kab/kota.(Bersambung/Ronny