PARA PEMIMPIN HARUS MEMILIKI KARAKTER WIBAWA & PROFESIONAL

BILD SURABAYA-Pada Hari Kamis,25 Maret 2010 Pukul 8:30 WIB DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III PROVINSI JAWA TIMUR ANGKATAN 155 TAHUN 2010 di selenggarakan di kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur (JATIM) jln Balong sari surabaya serta dibuka oleh Seda Provinsi JATIM.

Pendidikan DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IIIPROVINSI JAWA TIMUR ANGKATAN 155 TAHUN 2010 dilaksanakan kurang lebih 40 Hari & Jumlah Perserta 30 Oarang.

SAUDARA-SAUDARA AKAN MEMASUKI KOMUNITAS BELAJAR BERSAMA REKAN-REKAN DARI BERBAGAI WILAYAH NUSANTARA, MENEMPUH PROSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM RANGKA MEMENUHI KOMPETENSI YANG DIPERSYARATKAN UNTUK JABATAN ESELON II. MENGINGAT DURASI PELATIHAN YANG CUKUP PANJANG SERTA AKTIVITAS PEMBELAJARAN YANG PADAT, SAYA BERHARAP SAUDARA-SAUDARA TELAH MELAKUKAN BERBAGAI PERSIAPAN SECARA MATANG BAIK MENYANGKUT FISIK MAUPUN MENTAL, SEHINGGA DAPAT MENGIKUTI SELURUH TAHAPAN DIKLAT SECARA OPTIMAL.

MUDAH-MUDAHAN PULA, SUASANA KAMPUS, SARANA PRASARANA YANG TERSEDIA SERTA PELAYANAN YANG DIBERIKAN SELAMA MENEMPUH DIKLAT DI TEMPAT INI MEMBUAT PARA PESERTA MERASA NYAMAN DAN TERCUKUPI KEBUTUHAN BELAJARNYA.

MEMANG, PEMBELAJARAN POLITIK DAN PENDEWASAAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MERUPAKAN PROSES YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI PENYELENGGARAAN PEMILU, NAMUN LEBIH DARI ITU TETAP HARUS DIINGAT BAHWA ESENSINYA ADALAH MASYARAKAT MENARUH HARAPAN BESAR AKAN TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN BANGSA MELALUI KEPEMIMPINAN YANG AMANAH. TENTU, SEMUA INI JUGA MEMBUTUHKAN DUKUNGAN YANG SOLID DARI JAJARAN BIROKRASI, BAIK DI LEVEL PUSAT MAUPUN DAERAH.

HARUS DIAKUI BAHWA SAMPAI SAAT INI AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA MASIH BELUM TUNTAS, SEMENTARA KITA MENYADARI BAHWA REFORMASI BIROKRASI MENJADI BAGIAN PENTING DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DENGAN TITIK BERAT PADA UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, SERTA PEMBERANTASAN KORUPSI SECARA TERARAH, SISTEMATIS, DAN TERPADU.

DALAM KAITAN INI, ADA BEBERAPA KARAKTERISTIK PRAKTIK GOOD GOVERNANCE YANG PERLU KITA KEMBANGKAN MENJADI LANGKAH KONKRIT DALAM MENGELOLA PROGRAM PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN. PERTAMA, MEMBERI RUANG KEPADA AKTOR LEMBAGA NON-PEMERINTAH UNTUK BERPERAN SERTA SECARA OPTIMAL DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN, SEHINGGA MEMUNGKINKAN ADANYA SINERGI ANTARA AKTOR/LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH, YAKNI MASYARAKAT SIPIL DAN MEKANISME PASAR. KEDUA, NILAI-NILAI EFISIENSI, KEADILAN, RESPONSIVITAS YANG MELEKAT PADA PRAKTIK GOOD GOVERNANCE MEMBUAT PEMERINTAH DAPAT LEBIH EFEKTIF BEKERJA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. DAN KETIGA, PRAKTIK PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI PRAKTIK KKN, SERTA BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN PUBLIK.

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK MENJADI TITIK STRATEGIS UNTUK MEMULAI PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE, SEBAB PELAYANAN PUBLIK MENJADI RANAH INTERAKSI ANTARA NEGARA YANG DIWAKILI PEMERINTAH DENGAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH YAKNI MASYARAKAT SIPIL DAN MEKANISME PASAR.

DISAMPING ITU, BERBAGAI ASPEK GOOD GOVERNANCE DAPAT DIARTIKULASIKAN SECARA LEBIH MUDAH PADA RANAH PELAYANAN PUBLIK, SEBAB KINERJA PEMERINTAH LEBIH MUDAH DINILAI DARI SISI TERSEBUT. SECARA POLITIS,PERBAIKAN KINERJA PELAYANAN BIROKRASI AKAN BERDAMPAK PADA TUMBUHNYA KEPERCAYAAN (TRUST), DAN LEGITIMASI TERHADAP PEMERINTAH SEHINGGA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT. PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS MERUPAKAN SALAH SATU INDIKATOR TERJADINYA PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERPIHAK PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

GOOD GOVERNANCE JUGA DIPERLUKAN APABILA SELURUH ASPEK KEMISKINAN INGIN DITUNTASKAN PENANGGULANGANNYA, TAK HANYA MELALUI PENING¬KAT¬AN PENGHASILAN/ KONSUMSI SEMATA, TAPI JUGA PEMBERDAYAAN KAUM MISKIN, SERTA PENINGKATAN PELUANG SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK MEREKA. DANA SEBESAR APAPUN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN APABILA TIDAK DISERTAI IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE, TAK AKAN DAPAT MENCAPAI SASARAN YANG TEPAT. KURANGNYA TRANSPARANSI, MARAKNYA PRAKTIK KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME (KKN), DAN SISTEM PERADILAN YANG TIDAK PASTI, MENYEBABKAN TERHAMBATNYA PROGRAM PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DITUJUKAN UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT MISKIN KELUAR DARI KEMISKINAN.
OLEH KARENA ITU, AGENDA PEMULIHAN EKONOMI HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT MELALUI STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG DEMOKRATIS, YANG DIINDIKASIKAN PROSES PEMBANGUNAN DARI, OLEH DAN UNTUK RAKYAT. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM SISTEM DEMOKRATIS PARTISIPATORIS AKAN MEMBERI RUANG KONDUSIF BAGI KERJASAMA LOKAL ANTARA BIROKRASI, INSTITUSI PUBLIK DAN MASYARAKAT, SEKALIGUS MEMBANGUN RELASI SALING MEMPERKUAT DEMI MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA, MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG MURAH DAN BERMUTU, JUGA MEMBANGUN PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH DAN MEMADAI, YANG KESEMUANYA MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT.

MENYINGGUNG TENTANG TEMA DIKLATPIM TINGKAT II YAKNI ”MEMBANGUN APARATUR NEGARA YANG INOVATIF DALAM MENYIKAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL DI ERA REFORMASI”, SAYA RASA SANGAT RELEVAN DENGAN SITUASI SAAT INI, DIMANA KITA SEDANG MENGALAMI TANTANGAN SERIUS BERUPA MASALAH KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN AKIBAT DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL.
LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL DALAM MENGHADAPI KRISIS EKONOMI GLOBAL TENTU MEMBUTUHKAN KOMITMEN, STRATEGI, LANGKAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM SERTA TINDAKAN KONKRIT DARI PEMERINTAH DENGAN DUKUNGAN KUALITAS SDM YANG MEMADAI, YANG SALAH SATUNYA ADALAH DIBUTUHKANNYA SDM APARATUR YANG INOVATIF DALAM MELIHAT DAN MEMANFAATKAN PELUANG, MENCIPTAKAN STRATEGI, MENGOREKSI DAN MEMBANGUN SISTEM SERTA MENJALANKAN PROGRAM SECARA EFEKTIF.

SAYA BERHARAP, LEARNING COMMUNITY DALAM DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II INI SELAIN SEBAGAI WAHANA SALING BELAJAR, MEMPERKAYA ILMU, MENAMBAH WAWASAN DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN ESELON II, JUGA DAPAT MEMBERI NILAI TAMBAH BERUPA KAJIAN AKADEMIS YANG APLIKATIF GUNA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PADA UMUMNYA, DAN UNTUK PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KHUSUSNYA.(Ronny & Tia)