RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH HARUS SINGKRON

BILD SURABAYA-Pada Hari Kamis, 15 April 2010 8:44:00 WIB Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (BAPPEROP) JATIM mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Prov Jatim sebagai upaya mensinkronkan perencanaan pembangunan antara pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh JATIM di Gedung Pemerintah Propinsi (PEMPROP JATIM) lt 9.

Acara diikuti sekitar 488 orang dari berbagai unsur pemerintahan provinsi Jatim, kabupaten/kota, istansi vertikal, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemahasiswaan khususnya dari BEM dari universitas-univesitas di Jatim.

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo pada Pembukaan Musrenbang Provinsi Jatim. Gubernur Jatim mengatakan Musrenbang Propinsi merupakan jalan untuk menyamakan program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang mempunyai dana, sementara daerah membuat rencana program-program pembangunan yang dananya dari pusat.

Dikatakannya, program di daerah tersebut ada 11 urusan wajib pembangunan di kabupaten/kota, hal tersebut sesuai dengan UU Otoda No 32 Tahun 2004. Jadi, Otonomi yang sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sedangkan yang ditugasi pemerintah pusat untuk mensinkronkan antara pusat dan kabupaten/kota adalah gubernur.

Gubernur JATIM mengatakan dalam Musrenbang akan dibicarakan beberapa program pembangunan di provinsi dan kabupatenn/kota dengan bupati/walikota serta ketua DPRD propinsi dan kabupaten/kota. Program tersebut, di antaranya rencana pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, peternakan, lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.

Fokus yang paling penting, bagaimana menangani orang miskin di Jatim yang saat ini jumlahnya sekitar 493 ribu. Yang ditangani adalah tentang kedalaman dan keparahan kemiskinan yang ada di daerah pedesaan khususnya di 29 kabupaten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jatim, Ir Hadi Prasetyo selaku Ketua Panitia Musrenbang Provinsi Jatim 2010 mengatakan, acara ini dalam pelaksanaannya berdasarkan masukan dari hasil Musrenbang kab/kota yang dilaksanakan secara marathon sejak 4 Maret hingga 7 April 2010.

Dari hasil usualan dan aspirasi masyarakat Musrenbang Kabupaten/kota, telah dihimpun dan dibahas serta menghasilkan rencana pembangunan ekonomi produktif 2011 dengan dana sebesar Rp 667,49 milliar, pembangunan prasarana wilayah diusulkan dana Rp 3,85 triliun dan pembangunan bidang pemerintahan kemasyarakat Rp 1,5 triliun totalnya dana yang disulkan pemerintah daerah sekitar Rp 6,053 triliun.


Usulan daerah tersebut sudah dibahas ulang pada forum pramusyawarah rencana pembangunan propinsi yang direncanakan di empat Bakorwil Jatim pada 7-8 April 2010. Hasil forum diskusi di tingkat Bakorwil akan di bahas pada sidang kelompok bupati/walikota dan Ketua DRPD kabupaten/kota yang di pimpin Gubernur Jatim pada acara Musrenbang provinsi.

Dalam proses perencanaan program susunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2011 pada posisi triwulan kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2015 yang arah kebijakannya pada prioritas peningkatan produktifitas, distribusi produk, peningkatan kualitas SDM, iptek, dan daya saing ekonomi.

Dari penyusunan rancangan RKPD 2011 dalam kontek rencana pembangunan jangka panjang tersebut telah dilakukan tahapan sikronisasi dengan Rencana Kerja pembangunan (RKP) 2011 yang telah disosialisasikan pemerintah pusat pada rakor pembangunan di Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Bapenas) Jakarta 7 April 2010. Pada Acara tersebut disebutkan, RKP 2011 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Yang Didukung Pemantapan Tata Kelola Dan Sinergi Pusat Daerah” dengan penekanan 11 prioritas, diantaranya 3 prioritas di bidang politik, hokum, dan keamanan, perekonomian serta bidang kesejahteraan rakyat.

Dengan tema rancangan awal RKP pusat 2011 dengan menimbang hasil kerja pemerintah Jatim 2009 dengan target kinerjanya yang telah dihimpun, maka rancangan RKPD 2011 yang akan di bahas pada Musrenbang Provinsi Jatim bertemakan “Pemerataan Pembangunan Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Didukung Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Mewujudkan Kemakmuran Yang Lebih Baik”.

Dengan tema ini, ada sinkronisasi antara tema RKP 2011 pusat dengan RKPD Jatim 2011. Ada sinkronisasi target kinerja yang didukung APBN dan APBD Jatim. Tema tersebut juga akan kanalisasi (dibagi) dalam empat pendekatan, yakni pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan tata kelola pemerintahan, dan kemakmuran yang lebih baik yang berorientasi pada program pro rakyat. Kemudian dijabarkan dalam 18 prioritas pembangunan pada 2011. Selanjutnya, RKPD 2011 mempunyai kerangka kebijakan yakni melanjutkan kebijakan program pembangunan 2010 yang belum selesai dikerjakan, adanya tambahan inisiatif baru dan kegiatan baru.

Dengan tema tersebut, asumsi makro ekonomi Jatim di proyeksikan 66,3 persen untuk 2011 dengan inflasi diharapkan 5,0 persen ini sesuai dengan asumsi makro ekonomi RKP pusat 2011 dengan pertumbuhan ekonomi nasional direncanakan maksimum 6,3 persen, inflasi 5,9 persen dan kurs rupiah 1 dolar AS sebesar Rp 9.750 serta harga minyak mentah 83 dolar AS/barel.

Sementara itu, diperkirakan pendapatan Provinsi Jatim akan naik sekitar 20,48 persen, belanja daerah direncanakan naik 16,29 persen, sementara defisit yang direncanakan sebesar 5,91 persen dari 2010. Dengan defisit ini, implikasinya bahwa penyerapan APBD 2010 harus diupayakan lebih optimal pada akhir triwulan 2010.

Pak Hadi Pras mengatakan kepada Wartawan BILD Surabaya bahwa Program/Rencana Perencanaan Pembangunan ini lancer/sukses bila Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi & Kabupaten/Kota bersatu padu untuk Membangun Negara Indonesia Tercinta ini menjadi Negeri yang BAIK.(Ronny &Tia)