BILD SURABAYA-Pada Hari Senin, 17 Mei 2010 Pukul 08:02:28 WIB Kepala Bidang Diklat Fungsional Badan Pendidikan dan Pelatihan (BANDIKLAT) PROP JATIM Bpk Drs Bagus Budiono MPd membuka Diklat Analisis Kebijakan Publik Dalam Penerapan Standar Prlayanan Minimal (SPM) di kantor BANDIKLAT PROP JATIM Jl. Balongsari Surabaya
Peserta Diklat standar pelayanan minimal merupakan perangkat wajib yang harus diterapkan guna mewujudkan pelayanan prima, dimana proses penyusunannya harus cermat dan aspiratif sebanyak 35 orang pejabat stategis pemkab/kota se Jatim, diklat akan berlangsung mulai 17 hingga 20 Mei 20010
Bpk Bagus mengatakan kepada wartawan BILD Surabaya Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, pemerintah telah melakukan berbagai agenda reformasi manajemen publik. Di antaranya, agenda peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efisiensi dan peningkatan governance.
Karena tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas mengharuskan pembenahan dalam manajemen publik. Selain itu, masih tingginya tingkat keluhan masyarakat pengguna jasa, menunjukkan bahwa pemerintah sebagai organisasi publik, masih belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem pelayanan yang akseptabel dimata rakyat.
Hal ini tentunya membawa dampak menurunnya kepercayaan publik terhadap organisasi publik. Kebanyakan organisasi publik juga masih sering menjalankan fungsi pengaturan yang lebih dominan dibandingkan fungsi pelayanan. Untuk itu, harus disikapi dengan bijaksanaan, yaitu dengan interospeksi dan selanjutnya melakukan perubahan dan perbaikan yang signifikan.
Reformasi pelayanan publik terkait erat dengan faktor kebijakan dan kepemimpinan. Dalam perspektif pelayanan publik, pemimpin harus mampu membawa organisasi publik yang mampu memberikan pelayanan prima.
Karena pada hakekatnya dibentuknya organisasi publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa kepemimpinan yang baik, akan sulit untuk mencapai tujuannya, yaitu memenuhi tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsinya yang strategis dalam pelayanan publik.
“Tugas seorang pemimpin adalah menciptakan suasana positif, yang mampu membuat seluruh SDM dalam organisasi memiliki komitmen dan menyumbangkan yang terbaik bagi organisasinya, kata Bagus.
Sementara itu, dalam pelayanan publik, nilai-nilai yang mendasari tindakan pemimpin adalah kepuasan masyarakat/pelanggan. Sebagai konsekuensinya, pengembangan berbagai sistem pelayanan publik diarahkan pada pemberian pelayanan yang mudah,murah,tepat dan sederhana.
Ada beberapa perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di antanya memangkas berbagai birokrasi yang sudah tidak relevan, menerapkan contestability (membandingkan pelayanan yang dilakukan unit organisasinya dengan organisasi lain untuk melihat efisiensi dan efektivitasnya) bahkan mengembangkan kontrak dengan sektor swasta (jika hal ini merupakan jalan terefektif dan terefisien yang harus ditempuh).
Selanjutnya, menggunakan berbagai teknologi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan kebijakan publik yang berorientasi pada pelanggan (customer focus),ujar Bpk Bagus (Ronny & Tia)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar