PERTUMBUHAN EKONOMI MAMPU KURANGI KEMISKINAN

BILD SURABAYA-Pada Hari Senin, 17 Mei 2010 Pukul 09:46:21 WIB Pemerintah Propinsi (PEMPROP) JATIM mengadakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Intergrasi RKP-RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Th 2010-2011, di Hotel Bumi Surabaya,

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo saat memimpin Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Intergrasi RKP-RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Th 2010-2011

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo mengatakan Peningkatan kesejahteraan rakyat menuntut tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, tantangan utama pertama pembangunan tahun 2011 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang pro-poor, pro-job, dan pro-growth perlu untuk terus dilaksanakan. Tantangan utama kedua adalah membangun tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah. Tantangan utama ketiga adalah meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah.

Untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan, maka pertumbuhan harus disertai dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan yang cukup tinggi, yang pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 6,3 persen memungkinkan terbukanya lapangan kerja baru tidak saja bagi para pencari kerja, tetapi juga angkatan kerja baru. Pada tahun yang sama, angkatan kerja baru diperkirakan masuk ke pasar kerja sebesar 1,8 juta pekerja.

Untuk itu, sumber utama pertumbuhan diharapkan berasal dari kegiatan investasi khususnya di sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja, agar pengangguran terbuka dapat diturunkan hingga 7,3 persen di tahun 2011.

Terkait dengan hal ini, pengembangan industri manufaktur dan UMKM menjadi sangat strategis. Sedangkan pemantapan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, integritas dan profesionalisme.

Menurut Pakde Karwo, pada upaya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, beberapa faktor pendukung yang perlu diperhatikan yaitu pertama ketersediaan database di tingkat daerah yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana dan anggaran program/kegiatan di daerah dan pusat, sehingga lebih tepat sasaran; kedua peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran, melaksanakan serta memonitor kegiatan yang dilaksanakan di daerah; ketiga peningkatan peran tim koordinasi di tingkat daerah dalam melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan pusat dan daerah serta koordinasi antarpelaku pembangunan di tingkat daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprov) Jatim, Ir Hadi Prasetyo ME, mengatakan tujuan dari rakor ini adalah untuk mengoptimalkan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Selain itu juga untuk menyatukan gerak langkah bersama untuk mewujudkan percepatan dalam mencapai target-target kinerja pembangunan nasional dan daerah yang signifikan.

Pada pelaksanaan rakor itu materinya yang dibahas berdasarkan Rapat Kerja Pemerintah dan Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKP-RKPD) provinsi dan kabupaten/kota di Jatim 2010, serta dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yuridis antara lain, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional, Inpres No 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasinonal, serta Inpres No 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan.

Menurut Prasetyo, RKPD 2011 pada posisi triwulan kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2015 yang arah kebijakannya pada prioritas peningkatan produktivitas, distribusi produk, peningkatan kualitas SDM, Iptek, dan daya saing ekonomi.

Dari penyusunan rancangan RKPD 2011 dalam kontek rencana pembangunan jangka panjang tersebut telah dilakukan tahapan sikronisasi dengan Rencana Kerja pembangunan (RKP) 2011 yang telah disosialisasikan pemerintah pusat pada rakor pembangunan di Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Bapenas) Jakarta yang menekankan 11 prioritas, di antaranya tiga prioritas di bidang politik, hokum, dan keamanan, perekonomian serta bidang kesejahteraan rakyat.

Selain itu, prioritas dan fokus upaya percepatan peningkatan kinerja pembangunan daerah 2010-2011 pada bidang pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengeluaran dana pemerintah untuk menggerakkan sektor riil. Di samping itu diarahkan untuk miningkatkan fasitasi perdagangan antar daerah dan wilayah. (Ronny & Tia)