MINIMALISASI PENIMBUNAN, KOMISI PENGAWAS PUPUK HARUS OPTIMAL

Bild SURABAYA-Pada Hari Jumat, 16 April 2010 Pukul 04:40:14 WIB Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Propinsi Jawa Timur berkerja sama dengan MPR RI mengadakan Pelatihan Untuk Pelatih Sosialisasi Putusan MPR

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Propinsi Ja wa Timur Dr Harun MM MSi. Mengatakan kepada Wartawan BILD Surabaya Tujuan Pelatihan Untuk Pelatih Sosialisasi Putusan MPR dilaksanakan untuk menambah wawasan & meningkatkan SDM bagi legestatif & PNS

Guna meminimalisasi penimbunan pupuk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) mengoptimalkan kinerjanya. Ini terkait ditemukannya penimbunan pupuk di Gresik.

Ketua Komisi B DPRD Jatim, Renville Antonio, Jumat (16/4) menjelaskan, dewan tidak ingin kinerja KP3 sama halnya dengan kinerja Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida. Sebab tim pengawas tersebut dibubarkan karena tidak dapat memberantas pelaku penimbunan, sehingga Pemprov membentuk komisi pengawas pada awal Februari 2010.

Padahal komisi tersebut harus memaksimalkan perannya untuk menjaga dan mengawasi distributor-distributor pupuk agar tidak melakukan pelanggaran, karena banyak agen atau distributor nakal, menimbun pupuk. ”Saat pupuk langka, pupuk itu dijual dengan harga mahal,” ujarnya.

Selain itu, komisi pengawas pupuk bukan hanya mengawasi, tapi juga membina petani ketika menggunakan pupuk saat bercocok tanam. Dengan begitu, penggunaan pupuk dapat efektif dan tepat sasaran.

“Dalam satu minggu ini komisi pengawas membuat perencanaan yang matang. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, apakah masih ditemukan temuan penimbunan, seperti halnya penimbunan di Gresik. Sebab, kemungkinan di beberapa daerah masih ada yang menimbun,” ujarnya.

Dari penelusuran KP3, penimbunan di Gresik dilakukan oleh salah satu petani tambak yang memiliki 20 hektare area. Padahal menurut ketentuan, petani tambak yang memperoleh pupuk subsidi merupakan petani yang memiliki lahan di bawah satu hektare. Sementara, petani biasa yang mendapatkan pupuk subsidi merupakan petani yang memiliki lahan tanah dibawah dua hektare.

Dia berharap harga pupuk naik, sehingga petani tidak rugi jika menggunakan pupuk. Ini menjadi persoalan utama untuk segera di selesaikan. Dengan begitu, kesejahteraan petani-petani dapat meningkat. ”Kita berharap Jatim produksi pupuk cukup untuk memenuhi kebutuhan, ” ucapnya.
Berdasarkan catatan Dinas Pertanian, alokasi pupuk pada periode Januari-Februari jenis Urea dari alokasi 180.922 ton tersalurkan 163.627 ton atau sisa 17.296 ton. SP-36 dari alokasi 24.444 ton tersalurkan 19.545 ton atau sisa 4.900 ton. ZA dari alokasi 50.580 ton tersalurkan 45.234 ton atau sisa 5.346 ton. NPK dari alokasi 54.597 ton tersalurkan 64.616 ton atau sisa 10.019 ton, dan pupuk organik dari alokasi 25.419 ton tersalurkan 18.092 ton atau sisa 7.327 ton.

Seperti diberitakan, Kapolres Gresik AKBP Rinto Djatmono menggerebek dua tempat penimbunan pupuk pada tanggal 11 April 2010. Tempat itu berada di Desa Sembayat, Kecamatan Bungah, dengan barang bukti pupuk sebanyak 8,5 ton. Di Desa Kisik, Kecamatan Bungah, dengan barang bukti pupuk bersubsidi 6 ton (Ronny & Tia)