BALITBANG HARUS MEMBUAT RISET SESUAI VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

BILD SIDOARJO-Pada Hari Rabu, 7 April 2010 Pukul 19:29:02 WIB Badan Penelitihan & Pengembangan (BALITBANG) Propinsi JATIM mengadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) Penelitihan & Pengembangan Propinsi JATIM Tahun 2010 di Hotel Utami Surabaya,

Sekretaris Daerah Jawa Timur, Dr Rasiyo menegaskan, peran Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sangat diperlukan untuk memberikan masukan guna menunjang pengambilan kebijakan kepala daerah, baik gubernur atau bupati dan walikota. Namun, agar hasil riset bisa dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan, maka balitbang harus bisa menyesuaikan risetnya dengan visi misi kepala daerah setempat.

Menurut Rasiyo, jika ada paradigma bahwa litbang itu berarti sulit berkembang, maka itu harus diubah, yakni dengan memberikan bukti riset yang tepat guna sesuai visi misi kepala daerah. Ini perlu dilakukan, karena kepala daerah ini jabatan politis yang kebijakannya akan disesuaikan dengan visi misinya semasa kampanye.

“Saat kampanye sering kita dengarkan kalimat, Jika terpilih menjadi bupati, saya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi perekonomian dan kesehatan. Tentu itu juga akan dibarengi dengan program konkret yang akan dilakukan. Ini harus bisa ditangkap oleh Balitbang. Jika calon itu terpilih dan menjabat, maka riset harus disesuaikan dengan visi misi yang dipaparkan tersebut,” ujar rasiyo

Ia menuturkan, kendati telah melakukan banyak riset, balitbang masih dirasa belum optimal, karena belum peka terhadap visi misi kepala daerah. Untuk itu harus segera dilakukan perbaikan pada tatanan obyek penelitian yang disesuaikan dengan target program pembangunan kepala daerah.

Rasiyo memisalkan, untuk program yang dicanangkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo seperti penambahan jumlah dan pemberian bantuan kepada koperasi wanita (Kopwan) sebesar Rp 25 juta untuk tiap kopwan di tiap desa/kelurahan di Jatim. Terlebih, tahun ini gubernur bertekad menambah jumlah kopwan hingga mencapai 8.506 unit di seluruh desa/kelurahan di Jatim.

“Coba ini dibuatkan riset. Apakah pengembangan kopwan dan pelaksanaan atas pemberian bantuan tersebut sudah cukup efektif? Jika hasil data litbangnya valid, maka gubernur tentu akan menjadikan hasil riset balitbang menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk tahun depan,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini.

Rencananya, tahun depan gubernur juga memberikan tambahan dana sebesar Rp Rp 25 juta bagi kopwan yang dianggap berkembang dengan baik. Tentu dengan adanya acuan dari data riset yang dilakukan Balitbang, maka ini akan membantu gubernur dalam menentukan kopwan mana yang layak untuk diberikan tambahan modal agar lebih berkembang dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di daerah.

Tak hanya itu, Rasiyo menegaskan, masih banyak lagi program gubernur yang bisa dilakukan riset. Misalnya, program pemberdayaan Ponkesdes dengan dilakukannya penambahan tenaga perawat, program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (maskin) melalui mekanisme Jamkesda, pengembangan pendidikan untuk madrasah diniyah, dan dibentuknya lembaga penjamin kredit daerah Jamkrida Jatim. “Dari kebijakan itu, balitbang bisa mengambil peran risetnya dengan mengukur efektivitas dan peluang pengembangannya,” tuturnya.

Ia menambahkan, riset serupa juga bisa dilakukan oleh balitbang kab/kota sesuai dengan arah kebijakan dan visi misi bupati atau walikota masing-masing. Adapun peran balitbang dalam hal ini adalah sebagai pelaksana riset secara teknis. Namun, selanjutnya harus hasil risetnya selain diajukan untuk bahan pertimbangan kepala daerah dan juga harus dikoordinasikan pada bappeda yang akan melaksanakan riset secara operasional, karena berkaitan dengan dana pembangunan. “Kepala daerah, balitbang, dan bappeda harus ada sinergi agar pembangunan bisa terus berkembang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (Ronny & Tia)