ESELON III HARUS PAHAM BENAR DENGAN RPJMD

BILD SURABAYA-Pada Hari Kamis, 22 Juli 2010 Pukul 08:04:18 WIB Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) Propinsi Jawa Timur mengadakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) JATIM di Hotel Tunjungan Surabaya

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo menekankan kepada seluruh pejabat Eselon III di jajaran Pemprov Jatim untuk memahami benar isi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim. Ini dilakukan, agar langkah pejabat benar-benar sejalan dalam membuat program diinstansinya dan harus sejalan dengan tujuan RPJMD Jatim, yakni pro poor dan pro job.

“Mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Jatim bukan hanya tanggung jawab gubernur dan wakilnya saja, atau juga para pejabat eselon II. Namun, pejabat eselon III juga mempunyai tanggung jawab serupa,” ujarnya pada acara Workshop RPJMD Prov Jatim Bagi Pejabat Eselon Tiga

Soekarwo menjelaskan, beberapa aspek pertumbuhan ekonomi Jatim, seperti kesehatan, pendidikan, investasi, dan lain sebagainya. Dari aspek pertumbuhan ekonomi, hingga Mei 2010, sudah sekitar 5,82%, angka ini lebih besar daripada angka pertumbuhan ekonomi tingkat nasional yaitu 5,7%. Masyarakat yang menyimpan uangnya di bank juga mengalami peningkatan. Hingga Mei, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di perbankan JATIM sebesar Rp 140 triliun. Padahal, selama setahun pada 2009, total DPK sebesar Rp 194 triliun. Ini tentunya menjadi optimisme meningkatnya angka DPK pada akhir 2010.

“Dengan meningkatnya angka DPK, angka landing credit juga meningkat. Ini tentunya akan berimbas positif bagi perekonomian Jatim, khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” jelasnya.

Dari segi kesehatan, Soekarwo meminta kepada peserta workshop untuk juga melakukan koordinasi dengan daerah, khususnya pejabat di Dinas Kesehatan Pemprov Jatim. Diharapkan adanya pengoptimalan Ponkesdes. Dengan begitu, masyarakat miskin dapat mendapatkan bantuan kesehatan dan pengobatan dengan murah.

Untuk sektor ekspor-impor, terjadi kenaikan. Untuk impor sebesar 78,9 % yang diimpor adalah bahan baku. Untuk produk-produk konsumtif angkanya kecil. Ini menjadi nilai positif juga karena bahan baku itu dapat diolah menjadi barang jadi untuk dijual kembali dengan ekspor sehingga menambah pendapatan negara.

Sektor pendidikan, Soekarwo menjabarkan jika perbedaan kebijakan dari pemerintah pusat dengan kebijakan yang ada di Jatim. Kalau dari Departemen Pendidikan, pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan harus lengkap administrasinya, sedangkan kalau di Jatim, baik yang lengkap administrasi maupun tidak tetap dibantu. “Intinya, kami dalam membuat kebijakan lebih mengorangkan manusia. Maksudnya, tidak terlalu penting apakah lembaga pendidikan itu lengkap administrasinya atau tidak, selagi membutuhkan bantuan, akan kami bantu melalui Bosda,” jelasnya.

Sedangkan dari sektor investasi, Jatim sebagai sentral perekonomian Indonesia karena mempunyai angka pertumbuhan ekonomi yang bagus, telah menggandeng sejumlah pengusaha asing agar berinvestasi di Jatim. Beberapa negara, seperti Prancis, Swiss, dan Jepang telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) untuk penanaman investasi di Jatim. Sementara, Belgia akan menyusul dalam waktu dekat (Ronny & Tia)