PEMPROP JATIM BERHARAP JATIM MENJADI PELOPOR PELAYANAN KESEHATAN & MEMBERIKAN PELAYAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT JATIM

BILD SIDOARJO-Pada Hari Rabu,14 April 2010 Pukul 9 WIB Dinas Kesehatan JATIM mengadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) dengan Tema Kebijakan Pembangunan Kesehatan Jawa Timur di Hotel The Sun City Sidoarjo,dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub) Jatim Bpk Saifulah Yusuf.


Wagub Jatim, Saifulah Yusuf berharap tahun ini Provinsi Jatim menjadi pelopor pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, diperlukan pengembangan inovasi pelayanan yang bermakna bagi masyarakat.

Wagub Jatim, Saifulah Yusuf mengatakan, pada tahun 2009 lalu, Jatim mendapatkan apresiasi dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelayanan kesehatan yang baik. Karena itu, tiap tahun perlu adanya perubahan pelayanan kesehatan lebih bagus dibanding tahun lalu. “Tahun ini, pelayanan kesehatan perlu ada perbaikan yang baik dibandingkan tahun lalu, “ujarnya.

Tantangan ke depan semakin besar, karena itu untuk menciptakan pelayanan masyarakat yang baik maka pemerintah akan melakukan proses pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah. Dengan alasan, jika pembangunan pelayanan kesehatan tidak dari bawah maka masyarakat cenderung beralih atau mencari pelayanan kesehatan ke luar negeri atau ke rumah sakit besar.

“Dampaknya, kalau mereka cenderung selalu merujuk berobat ke rumah sakit besar seperti Dr Soetomo terjadilah kepadatan pasien. Sebaiknya, tingkat pelayanan kesehatan di bawah seperti Puskemas ditingkatkan pelayanan kesehatan menyamai seperti rumah sakit besar,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Jatim, Dr Pawik Supriadi Sp JP(K) mengatakan, tujuan rapat ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu bagi masyarakat Jawa Timur.
Terkait dengan reformasi kesehatan, Jatim telah membuat beberapa program prioritas pembangunan kesehatan tahun 2009-2014. Pertama, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin di seluruh Jatim dengan sistem sharing kab/kota. Kedua, pembentukan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) sebanyak 1814. Ketiga, penuntasan peningkatan puskesmas rawat inap, layani observasi dan gawat darurat.

Selain itu, kementerian kesehatan juga menyusun program reformasi dengan prioritas kegiatan sebagai berikut. Pertama, bantuan operasional kegiatan. Kedua, penanggulangan daerah bermasalah kesehatan. Ketiga, Jamkesda. Keempat, pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Kelima, ketersediaan obat. Keenam, reformasi birokrasi. Ketujuh, world class hospital.

Tentunya, melalui rakor ini mampu membangun koordiansi, sinkronisasi, dan sinergisme antar pelaku pembangunan kesehatan, baik di daerah maupun di pusat. Untuk itu, agar koordinasi terdapat kesepahaman, kesamaan persepsi dan menciptakan suasana yang harmonis maka menghadirkan beberapa nara sumber.

Pemberi materi berasal dari Badan Perencanaan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI, Biro Perencanaan Kemenkes RI, Ditjen Binkesmas Kemenkes RI, Ditjen Pelayanan Medik Kemenkes, Bappeda Provinsi Jatim, Kab Sumenep.

Pertemuan ini dihadiri dari kepala dinas kesehatan kab/kota, direktur rumah sakit provinsi, kab/kota, kepala atau direktur UPT Dinkes Provinsi dan struktural Dinkes serta beberapa kepala UPT pusat. (Ronny & Tia)