WASPADALAH BANYAK OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB MENGUNAKAN NAMA PJTKI

BILD SURABAYA-Pada Hari Senin, 3 May 2010 Pukul 10 WIB Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)/Indonesian Manpower Service Association di Town Square Suites Hotel Surabaya.
Organisasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) pertama kali dibentuk tahun 1984 dengan nama Indonesian Manpower Service Association yang selanjutnya disingkat dengan nama IMSA.

Berikut adalah periode kepengurusan APJATI terhitung sejak tahun 1984 : Tahun 1984-1986, Ketua Umum adalah Sdr. Abu Bakar Al-Jufri (Alm); Tahun 1986-1987, Ketua Umum adalah Sdr. Ir. Saleh Alwaini; Tahun 1987-1989, Ketua Umum adalah Sdr. HR. Soewarto; Tahun 1989-1992, Ketua Umum adalah Sdr. Tantyo AP. Sudharmono; Tahun 1992-1992, Ketua Umum adalah Sdr. Tantyo AP. Sudharmono; Tahun 1992-1994, Ketua umum adalah Sdr. Yapto Soeryo Sumarsono.

Selanjutnya pada tahun 1994, Departemen Tenaga Kerja mengadakan pembenahan terhadap seluruh Surat Ijin Usaha Penempatan (SIUP) PJTKI yang secara tidak langsung berakibat pada PJTKI Anggota IMSA dan dengan sendirinya IMSA tidak berfungsi / aktif.

Mengingat akan pentingnya Organisasi PJTKI sebagai Organisasi Kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi serta sebagai wadah berhimpunnya para pengusaha PJTKI, maka pada tanggal 29 Mei 1995 para Pimpinan PJTKI kembali membentuk Organisasi PJTKI di Jakarta dengan nama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) yang dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

APJATI ini bersifat mandiri, nirlaba dan independen, yang bertujuan agar terciptanya satu kesatuan arah dan visi atas Program Nasional, tercipta dan terbinanya profesionalisme Pengusaha PJTKI yang dapat mendukung suksesnya Program Pembangunan Nasional dibidang Ketenagakerjaan, khususnya Penempatan TKI ke luar Negeri serta terbentuknya iklim usaha yang kondusif.

Terhitung sejak terbentuknya APJATI pada tahun 1995, telah dilaksanakan beberapa pertemuan-pertemuan penting dalam rangka menggalang kesatuan dan persatuan di dalam Visi dan Misi Asosiasi menghadapi Era-Globalisasi, meningkatkan kebersamaan dan etika bersama PJTKI serta untuk meningkatkan Citra, Wibawa serta Posisi Tawar PJTKI / TKI.

Pertemuan-pertemuan penting dimaksud adalah : Tahun 1995 : Pertemuan para Pimpinan PJTKI dengan menetapkan Sdr. Mahfud Djaelani sebagai Ketua Umum, masa bhakti 1995-1998; Tahun 1996 : Musyawarah Besar APJATI dengan menetapkan Sdr. Ir. H. Abdullah Puteh, MSc. sebagai Ketua Umum, masa bhakti 1996-1999; Tahun 1998 : Musyawarah Besar APJATI ke-II dengan menetapkan Sdr. Ir. H. Saleh Alwaini, masa bhakti 1998-2001; Tahun 1998 : Musyawarah Besar Persatuan APJATI dengan menetapkan Sdr. H. Abdulla Umar, masa bhakti 1998-2001; Tahun 2001 : Musyawarah Besar Luar Biasa APJATI dengan menetapkan Sdr. H. Husein A. Alaydrus sebagai Ketua Umum, masa bhakti 2000-2003. Hingga saat ini APJATI adalah satu-satunya asosiasi yang diakui menjadi representasi dari perusahaan jasa tenaga kerja di Indonesia.

APJATI miliki Visi yaitu: Menjadi Organisasi yang bereputasi, dihormati di dunia bisnis dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan social yang mampu menunjang ekonomi nasional;Menjadi Organisasi yang aktif memberikan kontribusi pada peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan standart global dan memainkan peran penting pada pasar Tenaga Kerja Internasional;Menjadi Organisasi yang mampu memberikan kinerja prima dan pelayanan terpadu pada penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Manca Negara disertai realisasi perlindungan Tenaga Kerja secara konsisten;Menjadi Organisasi yang mampu memberikan peran dinamisator, motivator dan integrator dari semua proses penempatan TKI ke luar negeri dan dalam negeri serta memiliki citra yang baik.Dan miliki Misi yaitu: Melakukan perbaikan mekanisme pada seluruh proses bisnis penempatan TKI melalui koordinasi terpadu dengan seluruh pihak terkait;Memberikan pelayanan kepada seluruh anggota Asosiasi untuk meningkatkan profesionalismenya agar dapat menjadi perusahaan yang kompetitif, maju dan diperhitungkan di dunia internasional;Menciptakan pusat informasi terpadu pada bidang ketenagakerjaan serta memberikan pelayanan kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan gambaran dinamika bisnis penempatan tenaga kerja;Membangun pemahaman dan paradigman baru pada proses penempatan Tenaga Kerja di Dunia Internasional;Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja pada seluruh tahapan dan membantu memberikan informasi kepada calon tenaga kerja Indonesia secara lengkap dan tepat.

Ketua APJATI Bpk Eddy Widarto meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati memiliki PJTKI karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab sering menggunsakan nama PJTKI lebih baik masyarakat menghubungi anggota kami yaitu: PT. AMALIA ROZIKIN JAYA Jl. Negara No. 5 Bunulrejo Malang Telepon : (0341) 404435;PT. ANDHIKA PUTRA MANDIRI Jl. Gambir Anom No. 54 Ngrupit Ponorogo Telepon : (0352) 531328, 531002;PT. ANDROMEDA GRAHA Jl. Dr. Cipto 202 Bedali Lawang Malang Telepon : (0341) 423902;PT. ANNUR JAYA Jl. Sumatera No. 1 GKB Randu Agung, Kebomas GRESIK Telepon : (031) 3956331, 395633;PT ANUGERAH USAHA JAYA Jl. Raya Siwalan Panji 88 Buduran Sidoarjo Telepon : (031) 8059007;PT. ASA JAYA Jl Sukosewu RT 01 RW 07 Gandusari Blitar Telepon : (0342) 693648;PT. ASRI CIPTA TENAGA KARYA Jl. Raya Randu Agung 248 Singosari Malang Telepon : (0341) 453217;PT. ASSANATAMA KARYA MANDIRI Jl. Sawo no. 122 Balas Krumpik Surabaya Telepon : (031) 7440101 – 03,PT. BAMA MAPAN BAHAGIA Jl. Sawo no. 130 Balas Krumpik Surabaya Telepon : (031) 7400220 Fax : (031) 7419257;PT. BANGUN GUNUNG SARI: Jl. Raya Legok Gempol Pasuruan Telepon : (0343) 655518;PT. BERKAT SUKSES MAKMUR SEJAHTERA Jl. Terusan Halmahera no. 4 Malang Telepon : (0341) 367969;PT. BIDAR SATRIA ABADI: Jl. Tropodo I / 123 Waru Sidoarjo Telepon : (031) 8665320 Fax : (031) 8673017;

KEMAJUAN PROPINSI JATIM KARENA PEJABAT BANGUN POLA PIKIR YANG PRIMA & BIJAK

BILD SURABAYA-Pada Hari Kamis, 29 April 2010 Pukul 8:56:45 WIB Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) JATIM bekerja sama dengan Mark Plus Institute Of Marketing mengadakan Ceramah Perubahan Mindset 2 Bersama Bpk Hermawan Kertajaya bertema “Membangun citra pemerintah melalui pelayanan publik yang prima” di Gedung DBL Arena Surabaya

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Jatim, Dr Harun MSi mengatakan, kegiatan ini diharapkan bisa merubah pola pikir para pejabat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.serta di harapkan para pejabat pedulikan & mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Gubernur Jawa Timur, Dr H Soekarwo mengajak pejabat di lingkungan pemprov untuk membangun pola pikir yang baru dalam menghadapi tantangan masyarakat ke depan agar lebih maju dan sejahtera. Tantangan dihadapi Jatim saat ini, di antaranya pengangguran, kemiskinan, pendidikan, pemberantasan buta huruf, buta aksara, dan perekonomian.

Permasalahan yang saat ini harus ditangani adalah masih banyaknya pengangguran tingkat terbuka. Menurut data BPS Jatim sampai dengan Oktober 2009 jumlahnya 5,08 persen atau 1.033.512 orang dari jumlah penduduk Jatim, sedangkan nasional jumlahnya 8,6 persen. Padahal, saat krisis ekonomi jumlah pengangguran di Jatim turun 262.122 orang.

Menurutnya, hampir semua daerah agraris termasuk Jatim, jumlah masyarakat miskin banyak, ini karena para petani hanya memikirkan bagaimana meningkatkan produksi padi tanpa bisa mematok harga gabah.

Dicontohkan, saat ini harga pokok produksi gabah sekitar Rp 2.640/kg, tetapi kenyataan tata niaganya tidak bisa melakukan langkah-langkah konkrit, sehingga pada waktu musim panen tiba, harga gabah jatuh menjadi Rp 2.100-2.200/kg. Pada waktu yang sama, kebijakan publik pupuk harganya naik, akibatnya Nilai Tukar Petani (NTP) turun. Dampak dari kondisi yang demikian, menjadikan warga miskin masih banyak di Jatim yakni 16,68 persen atau 6.022.590 orang.

Tentang sistem pendidikan, saat ini telah sesuai dengan kondisi riil, sasaran tenaga kerja, buta huruf, serta buta aksara bisa diselesaikan dengan baik. Yang lain, masalah daya beli sudah membaik serta permasalahan di daerah kabupaten/kota sudah ditangani dengan baik. Inilah permasalahan Jatim yang sedang ditangani oleh pemerintah saat ini.

Gubernur mengatakan, di era demokrasi, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap membuat kebijakan. Dalam membuat peraturan/kebijakan, masyarakat sebagai partisipatoris. Karena demokrasi yang partisipatoris merupakan anak/bagian dari reformasi yang harus dilakukan. Jika partisipatoris dibangun berarti semua pejabat atau

Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diberi bagian untuk dilibatkan, karena gubernur harus membuat perjanjian dengan masyarakat sebagai pembuat mandat kepada pejabat politik untuk melakukan aspirasinya.

Kata Soekarwo, demokrasi menetapkan partisipasi masyarakat atau demokrasi partisipatoris itu memerlukan proses agak panjang serta wawasan yang luas bagi pemimpinnya.

Hermawan Kertajaya mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Pelayanan Publik No 25/2009 disebutkan, pelayanan untuk kepentingan umum harus seimbang baik hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipasi, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.

Poin-poin penting yang harus diperhatikan adalah mengutamakan kebutuhan masyarakat, seperti menjelaskan hak masyarakat dalam pelayanan publik dan kepastian dalam standar pelayanan publik. Maklumat pelayanan dengan mendeklarasikan pelayanan menjadi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang sesuai.

Seperti diketahui, sampai akhir 2009 penduduk Jatim jumlahnya sekitar 37.286.246 orang, sedangkan laju pertumbuhan penduduk 0,52 persen, sehingga Jatim merupakan salah satu provinsi yang laju penduduknya paling rendah di Indonesia. Menurut perhitungan, setiap keluarga rata-rata jumlah anaknya 1,9 orang. Dengan kondisi ini berarti kemandirian ber-keluarga berencana (KB) cukup baik.



Setelah di beri ceramah oleh Hermawan Kertajaya diharapkan pola pikir pejabat berubah menjadi positif untuk selanjutnya dipraktikkan dalam pelayanan masyarakat mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke provinsi. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur harus bisa mengikuti dinamika-dinamika yang ada. (Ronny & Tia)

IKATAN NOTARIS

GKP RI JATIM AKAN MEMBERIKAN KEPADA ANGGOTA YANG TERBAIK

Bild Surabaya – pada hari Sabtu 1 Mei 2010 pukul 10.00 WIB. Gerakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) mengadakan Rapat Anggota Tahunan 2010.

GKPRI mempunyai program andalan yaitu koperasi yang mandiri untuk mengatasi Era Globalisasi koperasi yang mandiri adalah koperasi yang modalnya dari diri sendiri tanpa ada utang dari Bank, GKPRI menggunakan modal sendiri sekitar 92%, supaya kami bisa mengatasi krisis ekonomi dan mengatasi globalisasi.

GKPRI Jatim memiliki anggota 396.896 orang. GKPRI adalah koperasi pegawai sedangkan jumlah PNS di Jatim 400.000 orang. Kita sudah sukses dalam perekrutan.

GKPRI Jatim paling baik dari pada propinsi/kabupaten/kota se Indonesia. Anggota GKPRI Jatim telah memberi kontribusi sebesar Rp. 162 juta.

GKPRI Jatim untuk mensejahterakan para anggota dengan memberikan fasilitas, gaji bulanan, gaji tunjangan transportasi, gaji tunjangan berobat, 3x gaji situ, anggota diikutkan ke Jamsostek.

GKPRI Jatim kerjasama dengan Bank Kesejahteraan untuk memudahkan anggota untuk kredit.

BRI Syariah Jadi Incaran Investor Timur Tengah

BILD Jakarta – Pada Hari Senin, 16 Febuary 2009 15:04 WIB Sejumlah investor dari Timur Tengah sedang mengincar BRI Syariah untuk dijadikan partner strategis. Namun BRI Syariah ingin menggunakan kekuatan sendiri terlebih dahulu untuk mencapai target-targetnya.

"Sudah ada yang minta kami menjadi strategic partner, sudah ada beberapa. Tapi kami bilang kita kerjaka saja dulu sendiri. Utamanya dari Timur Tengah," ujar Dirut BRI Syariah Ventje Raharjo di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/2/2009).

Menurut Ventje, investor Timur Tengah banyak yang tertarik karena memang mereka biasanya mencari investasi yang memiliki unsur syariah.

"Timur Tengah kan banyak orang-orang yang punya banyak uang yang ingin suatu syariah, yang arahnya pada UMKM. Dimana lagi kan adanya cuma di indonesia, begitu banyak bank yang fokus di UMKM? Mereka sangat tertarik," katanya.

Ia menjelaskan, BRI juga akan meningkatkan modalnya dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Meskipun diakuinya modal ideal bank syariah adalah Rp 2 triliun.

"Supaya modal makin besar, kemampuannya pembiyaannya juga semakin kuat. Walaupun tidak dipakai semua tapi kemampuan untuk berkembang, untuk memberikan pembiyaan lebih besar, investasi pembangunan jaringan juga menjadi lebih kuat," katanya.

BRI Syariah juga berharap semakin banyak instrumen-instrumen investasi syariah untuk ke depannya. Hal itu dimaksudkan agar bank syariah bisa lebih banyak lagi menarik dana dari masyarakat.

"Karena kita tahu harus ditempatkan dimana karena instrumennya terbatas, kita nunggu pembiayaan kan, dan kalau pembiyaan belum ada, ini jadinya idle atau menghasilkan return yang kurang maksimal. Jadi intrumennya memang butuh dikembangkan lagi, masih panjang perjalanannya," urainya.

BRI Syariah juga berniat menambah asetnya dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 4 triliun. Salah satu caranya adalah dengan masuk ke pembiayaan yang besar bekerjasama dengan induk BRI Syariah. Salah satunya adalah dengan bergabung memberikan pembiayaan pada BUMN-BUMN dan perusahaan yang dianggap baik.

"Pastinya ingin masuk ke pembiayaan yang agak besar dulu, belum ke ritel. Kan kekuatan ritel itu membangunnya lama, membangun cabangm sistem SDM-nya juga. Belum lagi kami harus mempromosikan dan seterusnya. Perlu waktu dan kedepan ini, supaya cepat kami perlu cari joint financing sama

WALI KOTA MERISMIKAN PENCANGAN GEDUNG SD & MASJID

Bild Surabaya – pada hari Minggu, 2 Mei 2010. Walikota Surabaya Bpk Bambang DH, pencanangan/peletakan batu pertama pembangunan Masjid dan Gedung Baru MI Muhammadiyah Jl. Jojoran I/77 Surabaya.

Dihadiri oleh Kepala Muhammadiyah Gubeng Surabaya Bpk Drs. Suhadi M. Sahli, M.Ag, Pak Camat Gubeng, Kapolsek Gubeng.

Lahan ini nantinya dibangun Gedung Berlantai yaitu lantai dasar untuk hal lantai 1 dan 2 untuk masjid, lantai 3 dan 4 untuk belajar dan mengajar bagi siswa/siswi SD. Gedung ini menelan biaya Rp. 620,5 milyard. Bank Bukopin Syariah Surabaya sudah mengucurkan dana sekitar Rp. 50 milyard (Ronny & Tia)

KINERJA PT TRIAS SENTOSA TBK CEMERLANG PAda tahun krisis

BILD SURABAYA-Pengaruh krisis global sangat terasa di tahun 2009 namun PT. Trias Sentosa Tbk Produsen Kemasan Plastik terbesar di Indonesia berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 148% dari Rp. 58.025 milyar tahun 2008 menjadi Rp. 143.882 milyar tahun 2009.

Kenaikan laba bersih disebabkan oleh peningkatan produktifitas operasi dan karena peningkatan penjualan High Value Added Product, dan penurunan beban usaha sejalan dengan efisiensi operasi serta adanya laba kurs.

EBITDA Perseroan selama tahun 2009 mencapai Rp. 319,4 milyar, mengalami peningkatan sebesar 78% dibandingkan EBITDA tahun 2008.


Perseroan selama than 2009 juga berhasil mengurangi jumlah hutang sebesar 31% dari Rp. 1,121 trilyun menjadi Rp. 776,9 milyar.

Dalam RUPS tanggal 30 April 2010, disetujui untuk membayarkan deviden sebesar Rp. 42,2 milyar atau Rp. 15 per lembar saham, yang berarti peningkatan deviden sebesar 50% per saham dibandingkan dengan pembayaran deviden saham tahun lalu.

Perseroan optimis kinerja tahun 2010 akan lebih baik dari tahun 2009 sejalan dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi yang akan meningkatkan permintaan akan produk perseroan.

Untuk tahun 2010, perseroan menganggarkan capital expenditure sebesar USD 6,5 juta untuk penambahan mesin converting dan beberapa equipment untuk peningkatan produksi high value added product. Perseroan saat ini juga sedang menjajaki beberapa opsi untuk perluasan kapasitas produksi baik melalui penambahan mesin baru maupun akuisisi.(Ronny & Tia)

KCP BRI PASAR TURI M4EMPERLUAS TEMPAT PELAYANAN

Bild Surabaya – pada hari Rabu, 28 April 2010. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pasar TUri menepati gedung baru.

KCP BRI Pasar Turi Surabaya berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepuasan para nasabah.

Program BRI tahun 2010-2014 akan merubah struktur bangunan dan memperluas tempat pelayanan, BRI memiliki program yaitu melayani para nasabah dan non nasabah dengan setulus hati serta mengutamakan kepuasan para nasabah, maka dari itu BRI memperbaiki ruang pelayan yaitu memperbanyak counter teller (minimal 2 counter teller), counter customer servis (minimal 2), harus ada ruang ATM, ruang parkir yang luas.

Sekarang BRI memperbaiki counter cabang di Wonokromo Wonocolo dan serta akan membukakan atau memperbanyak kantor unit / kantor cabang pembantu (KCP), kantor cabang utama lagi supaya para nasabah bisa mendapatkan pelayanan perbankan yang
(R0nny)

BPK GEBENUR JATIM MEMINTA KEPADA PENGAWAS JANGAN BERKECIL HATI

Bild Surabaya – pada hari Jumat 30 April 2010 pukul 18.00 WIB. Badan Pengawasan Pendidikan Propinsi Jatim mengadakan Pelatihan Pengawas Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota Seluruh Jatim “Dalam rangka peningkatan profesionalisme tugas kepengawasan.”

BPK Gubernur Jatim memohon kepada para pengawas untuk tidak berkecil hati dan berprofesional, karena bila para pengawas bekerja profesional, jujur, arif dan bijaksana maka nanti sendirinya pamor para pengawas akan naik sendirinya (dihargai).

Adanya PP 12 tahun 2010. Gubernur Jatim sebagai wakil pusat untuk mengelola keuangan negara, dan Gubernur Jatim memiliki kuasa untuk membimbing, mengkoordinasi kabupaten/kota, mengawasi keuangan dan struktur, memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang terbaik menjalani tugas, memberikan sanksi/peningkatan kepada kabupaten/kota yang melanggar/salah mengambil keputusan/salah dalam menjalani tugasnya.

RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH HARUS SINGKRON

BILD SURABAYA-Pada Hari Kamis, 15 April 2010 8:44:00 WIB Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (BAPPEROP) JATIM mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Prov Jatim sebagai upaya mensinkronkan perencanaan pembangunan antara pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh JATIM di Gedung Pemerintah Propinsi (PEMPROP JATIM) lt 9.

Acara diikuti sekitar 488 orang dari berbagai unsur pemerintahan provinsi Jatim, kabupaten/kota, istansi vertikal, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemahasiswaan khususnya dari BEM dari universitas-univesitas di Jatim.

Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo pada Pembukaan Musrenbang Provinsi Jatim. Gubernur Jatim mengatakan Musrenbang Propinsi merupakan jalan untuk menyamakan program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang mempunyai dana, sementara daerah membuat rencana program-program pembangunan yang dananya dari pusat.

Dikatakannya, program di daerah tersebut ada 11 urusan wajib pembangunan di kabupaten/kota, hal tersebut sesuai dengan UU Otoda No 32 Tahun 2004. Jadi, Otonomi yang sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sedangkan yang ditugasi pemerintah pusat untuk mensinkronkan antara pusat dan kabupaten/kota adalah gubernur.

Gubernur JATIM mengatakan dalam Musrenbang akan dibicarakan beberapa program pembangunan di provinsi dan kabupatenn/kota dengan bupati/walikota serta ketua DPRD propinsi dan kabupaten/kota. Program tersebut, di antaranya rencana pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, peternakan, lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.

Fokus yang paling penting, bagaimana menangani orang miskin di Jatim yang saat ini jumlahnya sekitar 493 ribu. Yang ditangani adalah tentang kedalaman dan keparahan kemiskinan yang ada di daerah pedesaan khususnya di 29 kabupaten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (Bappeprop) Jatim, Ir Hadi Prasetyo selaku Ketua Panitia Musrenbang Provinsi Jatim 2010 mengatakan, acara ini dalam pelaksanaannya berdasarkan masukan dari hasil Musrenbang kab/kota yang dilaksanakan secara marathon sejak 4 Maret hingga 7 April 2010.

Dari hasil usualan dan aspirasi masyarakat Musrenbang Kabupaten/kota, telah dihimpun dan dibahas serta menghasilkan rencana pembangunan ekonomi produktif 2011 dengan dana sebesar Rp 667,49 milliar, pembangunan prasarana wilayah diusulkan dana Rp 3,85 triliun dan pembangunan bidang pemerintahan kemasyarakat Rp 1,5 triliun totalnya dana yang disulkan pemerintah daerah sekitar Rp 6,053 triliun.


Usulan daerah tersebut sudah dibahas ulang pada forum pramusyawarah rencana pembangunan propinsi yang direncanakan di empat Bakorwil Jatim pada 7-8 April 2010. Hasil forum diskusi di tingkat Bakorwil akan di bahas pada sidang kelompok bupati/walikota dan Ketua DRPD kabupaten/kota yang di pimpin Gubernur Jatim pada acara Musrenbang provinsi.

Dalam proses perencanaan program susunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2011 pada posisi triwulan kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2015 yang arah kebijakannya pada prioritas peningkatan produktifitas, distribusi produk, peningkatan kualitas SDM, iptek, dan daya saing ekonomi.

Dari penyusunan rancangan RKPD 2011 dalam kontek rencana pembangunan jangka panjang tersebut telah dilakukan tahapan sikronisasi dengan Rencana Kerja pembangunan (RKP) 2011 yang telah disosialisasikan pemerintah pusat pada rakor pembangunan di Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Bapenas) Jakarta 7 April 2010. Pada Acara tersebut disebutkan, RKP 2011 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Yang Didukung Pemantapan Tata Kelola Dan Sinergi Pusat Daerah” dengan penekanan 11 prioritas, diantaranya 3 prioritas di bidang politik, hokum, dan keamanan, perekonomian serta bidang kesejahteraan rakyat.

Dengan tema rancangan awal RKP pusat 2011 dengan menimbang hasil kerja pemerintah Jatim 2009 dengan target kinerjanya yang telah dihimpun, maka rancangan RKPD 2011 yang akan di bahas pada Musrenbang Provinsi Jatim bertemakan “Pemerataan Pembangunan Dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Didukung Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Mewujudkan Kemakmuran Yang Lebih Baik”.

Dengan tema ini, ada sinkronisasi antara tema RKP 2011 pusat dengan RKPD Jatim 2011. Ada sinkronisasi target kinerja yang didukung APBN dan APBD Jatim. Tema tersebut juga akan kanalisasi (dibagi) dalam empat pendekatan, yakni pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemantapan tata kelola pemerintahan, dan kemakmuran yang lebih baik yang berorientasi pada program pro rakyat. Kemudian dijabarkan dalam 18 prioritas pembangunan pada 2011. Selanjutnya, RKPD 2011 mempunyai kerangka kebijakan yakni melanjutkan kebijakan program pembangunan 2010 yang belum selesai dikerjakan, adanya tambahan inisiatif baru dan kegiatan baru.

Dengan tema tersebut, asumsi makro ekonomi Jatim di proyeksikan 66,3 persen untuk 2011 dengan inflasi diharapkan 5,0 persen ini sesuai dengan asumsi makro ekonomi RKP pusat 2011 dengan pertumbuhan ekonomi nasional direncanakan maksimum 6,3 persen, inflasi 5,9 persen dan kurs rupiah 1 dolar AS sebesar Rp 9.750 serta harga minyak mentah 83 dolar AS/barel.

Sementara itu, diperkirakan pendapatan Provinsi Jatim akan naik sekitar 20,48 persen, belanja daerah direncanakan naik 16,29 persen, sementara defisit yang direncanakan sebesar 5,91 persen dari 2010. Dengan defisit ini, implikasinya bahwa penyerapan APBD 2010 harus diupayakan lebih optimal pada akhir triwulan 2010.

Pak Hadi Pras mengatakan kepada Wartawan BILD Surabaya bahwa Program/Rencana Perencanaan Pembangunan ini lancer/sukses bila Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Propinsi & Kabupaten/Kota bersatu padu untuk Membangun Negara Indonesia Tercinta ini menjadi Negeri yang BAIK.(Ronny &Tia)